BANYUWANGI | Go Indonesia.id- Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi yang membahas Nota Keuangan APBD 2025 telah berlangsung dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, berbagai Fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap RAPERDA APBD 2025.
Secara umum, seluruh Fraksi menyatakan dukungan terhadap RAPERDA APBD 2025, dengan beberapa catatan dan saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci untuk mencapai Indonesia Emas 2045.
Fraksi ini juga mendorong program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pengembangan pariwisata dan UMKM, dan penguatan modal sosial.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar proyeksi indikator makro diiringi dengan langkah-langkah konkret untuk mencapai target dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pajak, retribusi, dan hasil kekayaan yang dipisahkan.
Fraksi Partai Demokrat menekankan pentingnya pedoman penyusunan APBD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan disinergikan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2025.
Fraksi ini juga mendorong optimalisasi PAD melalui perbaikan administrasi perpajakan dan retribusi daerah serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong penerapan BLUD di Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan meminta alokasi anggaran untuk mendukung program nasional makan makanan bergizi dan sehat serta reformasi birokrasi.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap RAPERDA APBD 2025 dan mendukung peningkatan target PAD, namun meminta penjelasan terkait kenaikan target Pajak Daerah. Fraksi Gerindra juga mendorong evaluasi dan optimalisasi retribusi daerah dan peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD.
Fraksi Golkar mendukung tema pembangunan dan proyeksi indikator makro yang ingin dicapai Pemerintah Daerah. Fraksi ini juga menyoroti beberapa prioritas pembangunan tambahan seperti pembangunan infrastruktur terintegrasi, penguatan stabilitas sosial politik, dan otomatisasi layanan publik. Fraksi Golkar juga mendukung peningkatan PAD dan menanyakan kejelasan terkait belanja infrastruktur sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun Banyuwangi yang lebih maju dan sejahtera. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, prioritas program, dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.
Reporter : (Indah razak)