GUNUNGSITOLI | Go Indonesia.id β Persoalan pembangunan yang diduga berdampak pada penyempitan hingga penutupan parit umum di kawasan Hele Kali, Lingkungan III Afilaza, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli.
Menindaklanjuti pengaduan warga, Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (17/11/2026). RDPU tersebut dilaksanakan berdasarkan surat permohonan Elisabet, warga Lingkungan III Afilaza, tertanggal 9 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli, Pdt. Agusman Farasi, S.Th., dan dihadiri sejumlah anggota Komisi III serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Hukum, Camat Gunungsitoli, Lurah Pasar, Elisabet selaku pemohon, serta sejumlah warga Lingkungan III Afilaza.
Dalam RDPU tersebut, persoalan pembangunan yang diduga mengakibatkan terganggunya fungsi parit umum menjadi salah satu pokok pembahasan. Warga meminta perhatian pemerintah terhadap keberadaan saluran drainase yang selama ini menjadi fasilitas umum dan memiliki fungsi penting bagi lingkungan sekitar.
Selain kondisi fisik parit, pembahasan juga menyangkut aspek perizinan dan kesesuaian pembangunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam pengaduan tersebut adalah Pasal 248 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, yang berkaitan dengan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Namun, persoalan dugaan belum terpenuhinya perizinan maupun dugaan pelanggaran ketentuan pembangunan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan penjelasan resmi dari instansi yang berwenang.
Dalam forum tersebut, Komisi III memberikan kesempatan kepada pihak warga untuk menyampaikan kronologi dan keberatan mereka. Perangkat daerah terkait juga dimintai penjelasan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar persoalan tersebut dapat dilihat secara menyeluruh dan berimbang.
RDPU ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat, khususnya menyangkut pembangunan yang berpotensi memengaruhi fasilitas umum.
Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli berharap perangkat daerah terkait dapat menindaklanjuti persoalan tersebut secara serius, melakukan pemeriksaan teknis di lapangan, serta memastikan fungsi saluran drainase tetap terjaga.
Pasalnya, keberadaan parit umum bukan semata-mata persoalan batas lahan atau kepentingan pembangunan, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam mengalirkan air dan mencegah potensi genangan maupun banjir.
Masyarakat pun berharap RDPU tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi menghasilkan tindak lanjut konkret, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Kepentingan umum harus menjadi prioritas. Pembangunan boleh berjalan, tetapi keberadaan fasilitas umum dan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang aman serta saluran drainase yang berfungsi tidak boleh diabaikan.
Deni Zega/Jurnalis Go Indonesia







