LAMPUNG TIMUR | Go Indonesia.idβ Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Lampung Timur meminta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Lampung Timur untuk mengevaluasi serta memberikan teguran keras kepada Ketua Fraksi Partai Gerindra, Purwianto, dan Ketua Fraksi PDI-P, Ali Johan Arif.
Permintaan ini disampaikan terkait pernyataan keduanya yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan serta keberlangsungan rekanan (kontraktor) dalam pelaksanaan proyek pembangunan di daerah tersebut.
Advertisement
Hal ini mencuat usai rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, keduanya menekankan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mendahulukan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian, sementara kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), termasuk anggaran untuk uang muka pekerjaan konstruksi, dianggap tidak mendesak.
Pernyataan Ketua KADIN Lampung Timur
Ketua KADIN Lampung Timur, Sidik Ali, menyampaikan kekhawatirannya terhadap kebijakan tersebut saat ditemui di kantor KADIN, Kompleks Perkantoran Pemkab Lampung Timur, Jumat (3/1/2025). Ia menilai kebijakan itu sangat merugikan dunia usaha, khususnya di bidang konstruksi.
“Uang muka untuk pekerjaan konstruksi adalah hak yang harus dibayarkan pemerintah sebagaimana diatur dalam kontrak. Kebijakan yang menunda atau mengabaikan hal ini akan berdampak pada waktu pengerjaan serta stabilitas usaha rekanan,β tegas Sidik Ali.
Ia juga mengkritik pernyataan yang dikeluarkan kedua ketua fraksi tersebut, menyebutnya sebagai langkah yang tidak berdasarkan aturan dan cenderung merugikan salah satu pihak. βKalau sudah tiga periode jadi anggota legislatif tetapi belum memahami aturan, kami sarankan untuk belajar lagi,β tambahnya.
Harapan untuk Wakil Rakyat
Sidik Ali menekankan pentingnya wakil rakyat memberikan usulan yang adil dan bijaksana, serta benar-benar mewakili aspirasi masyarakat. βAnggota DPRD adalah representasi suara rakyat. Mengusulkan kebijakan yang merugikan satu pihak tetapi menguntungkan pihak lain tentu tidak relevan,β ujarnya.
KADIN berharap semua pihak, khususnya anggota legislatif, lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan dan bijak dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Reporter : (hen)
Advertisement
