SUNGAI PENUH | Go Indonesia.id – Kegiatan wisuda sarjana Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (STIA-NUSA) di DEJ Convention Hall pada Senin (16/12/2024) berakhir dengan kekecewaan bagi sejumlah jurnalis yang meliput acara tersebut.
Tiga jurnalis dari media RedaksiJambi.com, DerapHukum, dan KabarNegeri mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat hendak mewawancarai Ketua STIA-NUSA, Dr. Oktir Nebi, SH, MH.
Advertisement
Menurut keterangan para jurnalis, seorang dosen STIA-NUSA bernama Yoga menyampaikan bahwa pimpinan kampus menyatakan tidak membutuhkan kehadiran media.
“Tadi sudah dikonfirmasi sama pimpinan, kata pimpinan STIA-NUSA tidak butuh media. Maaf ya pak, kan kami tidak mengundang, bapak-bapak sendiri yang datang,” ujar Yoga, seperti disampaikan oleh salah satu Wartawan.
Menanggapi pernyataan tersebut, Burhanudin, seorang Wartawan senior yang hadir di lokasi, menyayangkan sikap Pimpinan STIA-NUSA yang dinilainya mengabaikan peran Pers.
“Sangat disayangkan seorang pimpinan berpendidikan tinggi tidak memahami peran insan Pers. Pers sebagai pilar keempat demokrasi dijamin kemerdekaannya oleh UUD 1945. Tanpa Pers, masyarakat tidak akan mengetahui informasi pembangunan, isu-isu daerah, maupun peristiwa penting lainnya,” ungkap Burhan.
Ia juga mempertanyakan alasan di balik penolakan tersebut. “Apakah ada sesuatu yang pihak kampus khawatirkan hingga merasa tidak membutuhkan wartawan?” ujarnya.
Pernyataan senada disampaikan oleh Pahmil, seorang tokoh masyarakat yang turut memberikan tanggapan. “Saya sependapat dengan Pak Burhan. Penolakan ini mengundang kecurigaan, seolah ada hal yang tidak ingin diketahui publik,” katanya singkat.
Respons STIA-NUSA belum ada
hingga berita ini diturunkan, pihak STIA-NUSA, termasuk Pimpinan kampus Dr. Oktir Nebi, belum memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut.
Sikap pimpinan STIA-NUSA yang menolak kehadiran media dinilai kontraproduktif dengan semangat keterbukaan informasi.
Peran pers sebagai penyambung informasi antara lembaga dan masyarakat tidak bisa diabaikan, terutama dalam era yang menuntut transparansi.(*)
Redaksi
Advertisement
