NATUNA | Go Indonesia.Id _Kabar Kabupaten Natuna mendapatkan alokasi bantuan pembibitan kelapa terbesar dibandingkan empat kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Riau memang patut diapresiasi. (23/8/26).
Namun, di balik kebanggaan tersebut, muncul pertanyaan apakah program itu benar-benar akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat atau justru berhenti sebagai sebuah proyek.
Advertisement
Sorotan tersebut disampaikan Ketua DPD IWOI Natuna, Baharullazi, menyikapi pernyataan Bupati Natuna Cen Sui Lan mengenai bantuan pembibitan kelapa dalam kegiatan sosialisasi persiapan bantuan benih kegiatan hilirisasi kelapa dalam APBN Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 22 Agustus 2026 di Gedung Sri Serindit, Ranai, Kabupaten Natuna, dengan program yang mencakup bantuan benih, pelaksanaan lubang tanam, pupuk dan kebutuhan pendukung lainnya.
Menurut Baharullazi, besarnya bantuan yang diterima Natuna tentu patut disyukuri. Namun, pemerintah daerah jangan hanya melihat keberhasilan dari besarnya nilai atau jumlah bantuan yang berhasil masuk ke daerah.
Bantuan ini tentu kita apresiasi. Tetapi jangan hanya bangga karena Natuna mendapatkan bantuan terbesar. Yang lebih penting adalah bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,β ujar Baharullazi.
Ia menilai tingginya antusiasme masyarakat dalam mendapatkan berbagai program bantuan juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menjadi gambaran bahwa sebagian masyarakat Natuna masih menghadapi tekanan ekonomi.
Kalau masyarakat sudah kuat secara ekonomi, tentu mereka tidak akan terlalu bergantung kepada bantuan. Jadi pemerintah harus melihat persoalan ini secara lebih luas. Jangan sampai masyarakat terus berlomba-lomba mendapatkan bantuan karena memang kondisi ekonominya masih sulit,β katanya.
Jangan Sampai Pembibitan Hanya Menjadi Proyek
Baharullazi juga memberikan catatan keras agar program pembibitan kelapa tidak hanya menjadi kepentingan proyek dan keuntungan bagi pihak pelaksana.
Jangan sampai program pembibitan ini hanya menjadi proyek yang menguntungkan pelaksana. Masyarakat jangan hanya dijadikan objek atau sekadar nama penerima bantuan,β tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap tahapan program berjalan transparan dan tepat sasaran, mulai dari pengadaan benih, pupuk, pelaksanaan lubang tanam hingga proses pendampingan kepada masyarakat.
Ia juga meminta agar pemerintah membuka informasi secara transparan mengenai anggaran, pihak pelaksana, mekanisme pengadaan, jumlah penerima manfaat serta sistem pengawasan program.
Kalau memang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, semuanya harus jelas dan bisa diawasi.
Jangan sampai anggaran besar keluar, program selesai, tetapi masyarakat tidak mendapatkan perubahan ekonomi yang berarti,β ujarnya.
Jangan Berhenti di Pembagian Benih
Baharullazi menilai konsep hilirisasi kelapa harus benar-benar diwujudkan, bukan hanya menjadi slogan dalam program bantuan.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas dari proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan, produksi, pengolahan hingga pemasaran.
Kelapa itu bukan tanaman yang langsung menghasilkan. Masyarakat membutuhkan pendampingan sampai tanaman produktif. Setelah menghasilkan pun harus ada pasar. Kalau tidak, petani kembali menghadapi persoalan harga dan pemasaran,β jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah tidak hanya mengejar keberhasilan administratif berupa jumlah benih yang dibagikan atau luas lahan yang ditanami, tetapi juga mengukur dampak ekonomi yang diterima masyarakat.
Ukuran Keberhasilan Adalah Kesejahteraan Masyarakat
Baharullazi menegaskan, bantuan terbesar bukan otomatis berarti pembangunan daerah sudah berhasil.
Ukuran keberhasilan bukan seberapa besar bantuan yang masuk ke Natuna, tetapi seberapa besar bantuan itu mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian masyarakat,β katanya.
Ia berharap Bupati Natuna Cen Sui Lan bersama jajaran pemerintah daerah dapat memastikan program pembibitan kelapa benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi masyarakat.
Jangan sampai setelah proyek selesai, persoalan masyarakat juga kembali seperti semula.
Pemerintah harus memastikan masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya,β pungkas Baharullazi.
Menurutnya, Natuna memang patut bersyukur mendapatkan bantuan pembibitan kelapa terbesar.
Namun, kebanggaan tersebut harus diikuti pengawasan dan pelaksanaan yang transparan agar program tidak berubah menjadi sekadar proyek, sementara kondisi ekonomi masyarakat tidak mengalami perubahan signifikan.
Redaksi
Advertisement
