PALEMBANG | Go Indonesia.id — Pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua kembali menjadi sorotan dalam diskusi yang digelar Komunitas Mahasiswa Papua Sriwijaya (KOMPAS) Palembang.
Forum tersebut mempertanyakan sejauh mana kebijakan Otsus mampu meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Papua.(21/10/26).
Advertisement
Carlus Hubusa, juru bicara KOMPAS Palembang, menyampaikan pandangan kritis mengenai pelaksanaan Otsus. Menurutnya, status Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan sekadar kebijakan administratif.
Dalam diskusi tersebut, muncul kesimpulan dari peserta bahwa pelaksanaan Otsus dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Penilaian itu menjadi kritik terhadap efektivitas kebijakan yang selama ini dijalankan, sekaligus mendorong perlunya evaluasi menyeluruh atas hasil pembangunan di Tanah Papua.
Bukan masyarakat Papua yang menjadi persoalan
Salah satu poin utama yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah penolakan terhadap anggapan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua semata-mata disebabkan oleh kemampuan masyarakatnya.
Pandangan yang disampaikan dalam forum itu justru menyoroti akses terhadap pendidikan berkualitas, pemerataan fasilitas publik, kesempatan ekonomi, dan dukungan pembangunan sebagai faktor yang perlu diperiksa secara serius.
Masyarakat Papua, sebagaimana masyarakat di daerah lain, memiliki potensi untuk berkembang dalam berbagai bidang. Karena itu, persoalan kesenjangan pembangunan perlu ditelusuri melalui kebijakan, distribusi anggaran, kualitas pelayanan publik, serta kesempatan yang tersedia bagi masyarakat setempat.
Dalam diskusi tersebut, kritik yang lebih tajam juga diarahkan kepada negara. Peserta menilai bahwa ketertinggalan sejumlah wilayah Papua tidak semestinya dibebankan kepada masyarakatnya, melainkan harus menjadi bahan evaluasi terhadap tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pembangunan berlangsung adil dan merata.
Namun, tudingan bahwa negara tidak menginginkan masyarakat Papua maju dan sejahtera merupakan pandangan kritis yang memerlukan pembuktian lebih lanjut.
Untuk menguji persoalan ini secara objektif, diperlukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program, capaian pembangunan, penggunaan anggaran Otsus, dan dampaknya bagi masyarakat.
Pendidikan dan infrastruktur perlu diuji dengan data
Persoalan pendidikan dan infrastruktur menjadi dua indikator penting dalam menilai keberhasilan Otsus Papua. Evaluasi tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga harus melihat hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam bidang pendidikan, hal-hal yang perlu ditelusuri antara lain ketersediaan guru, pemerataan tenaga pendidik, kondisi bangunan sekolah, akses pendidikan di wilayah terpencil, serta keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak Papua.
Sementara itu, pada sektor infrastruktur, pemeriksaan perlu mencakup kondisi jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, akses listrik, air bersih, dan sarana transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah alokasi anggaran dan berbagai program pembangunan telah menghasilkan perubahan yang sebanding dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Jika masih terdapat kesenjangan, pemerintah perlu menjelaskan faktor penyebabnya, kendala pelaksanaan, dan langkah konkret untuk memperbaikinya.
Evaluasi Otsus tidak boleh berhenti pada serapan anggaran
Kritik yang disampaikan KOMPAS Palembang menegaskan pentingnya mengukur kebijakan Otsus berdasarkan dampaknya, bukan semata-mata laporan administratif atau besarnya anggaran yang telah dibelanjakan.
Pemeriksaan terhadap perencanaan, penyaluran, penggunaan, dan pengawasan dana Otsus perlu dilakukan secara transparan.
Data anggaran harus dibandingkan dengan capaian pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta indikator kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Papua.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu memberikan penjelasan mengenai program yang berhasil, program yang belum mencapai target, serta hambatan yang membuat manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata.
Tanpa evaluasi berbasis data dan keterbukaan informasi, perdebatan mengenai keberhasilan maupun kegagalan Otsus berisiko berhenti pada perbedaan pernyataan tanpa menghasilkan penyelesaian konkret.
Diskusi KOMPAS Palembang menjadi pengingat bahwa masyarakat Papua tidak semestinya diposisikan sebagai penyebab ketertinggalan daerahnya sendiri.
Fokus evaluasi perlu diarahkan pada kualitas kebijakan, pelaksanaan pembangunan, pemerataan kesempatan, dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengelola program Otsus.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, akademisi, dan masyarakat Papua untuk memastikan bahwa evaluasi kebijakan didasarkan pada pengalaman warga serta data yang dapat diuji secara terbuka.
Agustinus Selegani
Jurnalis Kaperwil Go Indonesia.id Provinsi Papua Tengah — Intan Jaya
Advertisement
