PULAU BATANG,TEMIANG PESISIR | Go Indonesia.id_Pemerintah Kabupaten Lingga melalui jajaran Kecamatan Temiang Pesisir menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga tahun 2026.
Acara ini berlangsung pada Rabu, 22 Januari 2025, di gedung SDN 01 Temiang Pesisir, dengan dihadiri oleh para perangkat desa, ketua BPD se-Kecamatan Temiang Pesisir, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua BPD Desa Pulau Batang, Abdul Mansur, menyampaikan kepada media Go Indonesia.id
Bahwa masyarakat Dusun 1 Tanjung Ambat berharap adanya formalitas bagi SD 024 Senayang agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayah mereka.
Menurutnya, hal ini menjadi aspirasi utama yang diajukan dalam musyawarah tersebut.
Dukungan dari Berbagai Dinas
Sejumlah dinas hadir dalam Musrenbang, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR Perkim, Dinas DKP, Dinas Kesehatan, dan Dinas UMKM Kabupaten Lingga.
Meski para kepala dinas tidak dapat hadir karena agenda lain, masing-masing OPD mengirimkan perwakilan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Menanggapi usulan mengenai SD 024, perwakilan dari Dinas Pendidikan menyatakan bahwa aspirasi ini akan disampaikan kepada kepala dinas untuk ditindaklanjuti.
Camat Temiang Pesisir Apresiasi Musrenbang
Camat Temiang Pesisir, Hendra S.STP, mengapresiasi jalannya musyawarah yang berlangsung lancar dan kondusif.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
“Pesan Pak Bupati Lingga terpilih jelas: setiap aspirasi masyarakat desa harus diakomodasi dalam Musrenbang.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat desa, kita dapat mewujudkan Kabupaten Lingga yang maju dan sejahtera,” ungkap Hendra.
Abdul Mansur juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat desa.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak bisa lepas dari peran desa sebagai fondasi utama.
“Kabupaten Lingga ada karena masyarakat desa. Hubungan antara pemerintah daerah dan desa adalah peradaban yang tidak boleh terputus,” pungkasnya.
Reporter: Edy