BANDUNG / Go Indonesia.Id – Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengabulkan usulan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait pengelolaan jalan nasional oleh pemerintah daerah.
Menurut Prof Sutan, sistem pengelolaan jalan selama ini memang sudah diatur berdasarkan kewenangan, yakni jalan nasional di bawah Kementerian PU, jalan provinsi oleh Pemprov, jalan kabupaten/kota oleh Pemda, dan jalan desa oleh pemerintah desa. Namun dalam praktiknya, banyak jalan nasional yang berada di pusat kota dan kawasan vital justru terabaikan perbaikannya.
Advertisement
โFaktanya, jalan nasional yang berada di jantung kota atau perbatasan antarwilayah sering rusak dan lambat ditangani. Padahal itu jalur vital masyarakat. Langkah Gubernur KDM sudah sangat tepat dan realistis,โ tegas Prof Sutan Nasomal, Kamis (5/2/2026).
Ia menilai, Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tinggal diam dan harus segera menginstruksikan Menteri PU untuk bersinergi dengan para gubernur di seluruh Indonesia.
โSaya sangat berharap Presiden Prabowo memerintahkan Menteri PU untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat dan gubernur lainnya agar jalan-jalan nasional vital ke depan bisa terpelihara dengan baik,โ ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar pengelolaan sejumlah jalan nasional diserahkan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Usulan tersebut bertujuan agar perbaikan jalan rusak bisa dilakukan lebih cepat, terutama yang berada di pusat kota dan sering menyebabkan kecelakaan.
KDM mengakui selama ini tidak memiliki kewenangan memperbaiki jalan nasional, meski kondisi kerusakan terlihat jelas.
โJalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu jalan nasional. Tahun 2026 kami akan rekonstruksi menggunakan APBD Provinsi dan akan dibuat MoU dengan Kemen PU,โ ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Meski kebijakan tersebut berpotensi menambah beban APBD, KDM menegaskan hal itu bukan alasan untuk membiarkan kerusakan jalan berlarut-larut. Selain di Kota Bandung, Pemprov Jabar juga berencana memperbaiki jalan nasional di kawasan Pantura Jawa Barat yang selama ini rusak parah, bergelombang, dan berlubang akibat minimnya perawatan.
Prof Sutan Nasomal menegaskan, langkah KDM harus menjadi contoh nasional dan diikuti oleh para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.
โIni demi keselamatan rakyat. Jangan jadikan status kewenangan sebagai alasan pembiaran. Negara harus hadir,โ tegas Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan online di Jakarta.
Narasumber : Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional & Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Pimpinan Ponpes ASS SAQWA PLUS.
REDAKSI
Advertisement
