Reporter : Irwandy
TANJAB TIMUR | Go Indonesia.Id – Saat Presiden RI Prabowo Subianto gencar menekan belanja negara lewat kebijakan efisiensi anggaran di seluruh lini pemerintahan eksekutif, legislatif, hingga yudikatif – aroma ironi justru menyeruak dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Advertisement
Di tengah “badai efisiensi”, unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur disorot publik lantaran dugaan penghamburan uang rakyat untuk renovasi dan pelengkapan fasilitas rumah dinas. Jika diakumulasi, anggaran yang digelontorkan disebut mencapai sekitar Rp 2,6 miliar, angka yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Sorotan ini kian tajam karena realitas di lapangan berbanding terbalik. Warga masih berjibaku dengan infrastruktur rusak, pelayanan kesehatan minim, serta gedung sekolah tak layak yang jauh dari standar kenyamanan dan keselamatan peserta didik. “Disaat rakyat diminta sabar karena keterbatasan anggaran, justru miliaran rupiah digeser untuk kemewahan rumah dinas,” ujar seorang warga dengan nada kecewa.
Menyikapi kondisi tersebut, Sekretaris Kabupaten Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi, Hidayatullah Dachi, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penggunaan uang rakyat semestinya berorientasi pada kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat, bukan pada pemenuhan kemewahan pribadi pejabat.
“Hargai perasaan masyarakat.
Pemerintah daerah sedang menghadapi tekanan efisiensi akibat kebijakan pusat, tetapi yang tampak justru prioritas keliru,” tegas Dachi.
Menurutnya, prinsip efektif, efisien, berkeadilan, dan berazas manfaat harus menjadi kompas utama dalam perencanaan dan penganggaran APBD. “Kebutuhan dasar masyarakat terutama infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, masih jauh dari kata layak. Dimana urgensinya mengalokasikan dana miliaran rupiah untuk renovasi dan fasilitas pribadi pimpinan DPRD?” sindirnya.
Dachi juga menyoroti pola penganggaran yang dinilai berulang. “Hampir setiap tahun, anggaran untuk kenyamanan kantor dan rumah dinas pimpinan muncul. Namun saat rakyat menjerit soal jalan rusak, jawabannya selalu keterbatasan anggaran,” ucapnya dengan nada kesal.
Atas kondisi ini, masyarakat mendesak audit menyeluruh dan tidak seremonial oleh lembaga berwenang, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP. “Periksa betul hasil pekerjaan yang menggunakan uang rakyat. Jangan sekadar formalitas,” tandas Dachi.
Kekecewaan publik kian menguat karena hingga kini, masyarakat mengaku belum melihat hasil kerja signifikan dari para wakil rakyat.
“Yang terlihat justru upaya memperjuangkan kepentingan pribadi. Jika ini dibiarkan, kepercayaan publik akan runtuh,” pungkasnya.
REDAKSI
Advertisement
