JAWA BARAT | Go Indonesia.Id – Wacana pemberlakuan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat menuai sorotan tajam dari Profesor Dr. Sutan Nasomal, SH, MH. Pakar hukum internasional dan ekonom tersebut meminta Presiden RI agar tidak sembarangan menyetujui apabila usulan itu benar-benar diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media pada Rabu (13/5/2026), Prof Sutan Nasomal menilai kebijakan jalan berbayar justru berpotensi menambah beban masyarakat yang saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi.
Advertisement
βYth. Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong jangan diteken atau disetujui. Jalan tol berbayar saja selama ini sudah memberatkan masyarakat. Jangan sampai jalan provinsi juga dibuat berbayar,β tegas Prof Sutan Nasomal dari markas pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta.
Ia juga menyoroti wacana yang disebut berasal dari Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara matang agar tidak memicu keresahan masyarakat kecil.
βJangan sampai masyarakat yang sekarang sudah terjepit ekonominya malah ditambah beban baru. Tolong dipikirkan kembali secara manusiawi,β ujarnya.
Prof Sutan Nasomal menilai kondisi ekonomi masyarakat Jawa Barat saat ini belum sepenuhnya pulih. Daya beli di pasar tradisional disebut masih rendah, sementara harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.
Menurutnya, tekanan ekonomi berkepanjangan dapat berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat, mulai dari meningkatnya stres hingga terganggunya kestabilan rumah tangga.
βHasil pantauan di pasar-pasar tradisional, daya beli masyarakat masih lemah. Banyak masyarakat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari,β katanya.
Ia menegaskan Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, serta menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.
βJawa Barat butuh pemimpin yang cerdas dan memiliki ilmu keseimbangan serta tata negara. Keputusan pemimpin harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan,β ucapnya.
Prof Sutan Nasomal juga mengingatkan bahwa kebijakan jalan provinsi berbayar berpotensi memicu kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok karena meningkatnya biaya distribusi.
βKalau jalan provinsi berbayar, otomatis biaya angkut naik dan harga kebutuhan pokok ikut naik. Dampaknya masyarakat makin miskin,β tegasnya.
Ia bahkan meminta Presiden RI bersikap tegas terhadap kepala daerah yang dinilai tidak mampu menghadirkan kebijakan pro rakyat.
βSikap tegas Presiden yang benar-benar mencintai rakyat sangat dinantikan masyarakat Jawa Barat,β pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr Sutan Nasomal SH, MH.
REDAKSI
Advertisement
