BANYUWANGI | Go Indonesia.id-Aktivis yang mengatasnamakan dirinya AMK Raja Angkasa kembali melontarkan kritik keras terkait sejumlah persoalan yang menurutnya terjadi di Kabupaten Banyuwangi selama beberapa tahun terakhir. Dalam pernyataan tertulis yang diterima media pada Senin (8/6/2026), ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk bertindak lebih transparan dan profesional dalam menindaklanjuti berbagai laporan maupun isu yang berkembang di tengah masyarakat.(8/6/26).
Menurut AMK Raja Angkasa, terdapat sejumlah persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik namun dinilai belum mendapatkan penanganan hukum yang memadai.
Advertisement
Ia menyebut beberapa isu yang kerap menjadi perbincangan masyarakat, di antaranya sengketa lahan di kawasan Pakel, persoalan lingkungan hidup di kawasan Tumpang Pitu, dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah kegiatan pemerintahan, hingga dugaan pengelolaan pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang.
Dalam keterangannya, AMK Raja Angkasa juga menyinggung nama Abdullah Azwar Anas yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Ketua LKPP, Menteri PAN-RB, dan kini menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan. Ia berpendapat bahwa sejumlah persoalan yang disebutkannya tersebut perlu diusut secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang diduga terlibat dalam suatu perkara harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AMK Raja Angkasa dalam pernyataannya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi dan proses hukum yang akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Abdullah Azwar Anas maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Oleh karena itu, seluruh tuduhan dan dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.
Masyarakat pun berharap setiap persoalan yang menjadi perhatian publik dapat ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan guna memastikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan terhadap institusi negara.
Reporter : Eko
Editor: GoIndonesia.id
Advertisement
