JAKARTA | Go Indonesia.Id – Wacana peningkatan penerimaan pajak untuk memperkuat kemampuan negara membayar utang menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, yang menilai kebijakan tersebut tidak boleh membebani masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI yang mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak di tengah meningkatnya beban utang negara. Isu tersebut juga ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan publik.
Advertisement
Menurut Prof. Sutan Nasomal, pajak memang merupakan kewajiban warga negara, namun pemerintah juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi kesejahteraan rakyat.
“Jangan jadikan utang negara sebagai alasan untuk semakin membebani rakyat melalui pajak. Negara harus mencari solusi yang berkeadilan dan tidak mengorbankan masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kesehatan yang meningkat, hingga melemahnya daya beli.
Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti posisi utang pemerintah yang disebut telah mendekati Rp10.000 triliun. Menurutnya, penyelesaian persoalan fiskal seharusnya dilakukan melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien, peningkatan transparansi penggunaan utang, serta optimalisasi sumber penerimaan negara tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan agar kebijakan perpajakan tetap mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan dampaknya terhadap pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah.
“Pemerintah harus mengedepankan kebijakan yang melindungi daya beli masyarakat. Jangan sampai rakyat menjadi pihak yang terus diminta menanggung beban ketika negara menghadapi tekanan fiskal,” ujarnya.
Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah dan DPR dapat merumuskan kebijakan fiskal yang berkeadilan, menjaga stabilitas ekonomi nasional, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Narasumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI), serta Pengasuh Pondok Pesantren Ass Saqwa Plus.
REDAKSI
Advertisement
