MEMPAWAH | Go Indonesia.Id – Dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan publik, 13 Juli 2026. Perkara yang disebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp32,4 miliar itu dinilai perlu ditangani secara transparan, profesional, dan tuntas.
Pemerhati masyarakat sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian serius terhadap penanganan perkara tersebut dengan mendorong aparat penegak hukum (APH) menuntaskan proses penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Advertisement
Menurut Prof. Sutan Nasomal, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara harus diungkap secara menyeluruh demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan APBN wajib diproses secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah.
“Presiden RI diharapkan memberikan perhatian agar aparat penegak hukum menuntaskan perkara ini secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu,” ujar Prof. Sutan Nasomal kepada media.
Ia juga menyoroti belum adanya informasi resmi mengenai perkembangan terbaru penyidikan sejak perkara tersebut ditangani oleh Polda Kalimantan Barat. Masyarakat, menurutnya, menantikan kepastian mengenai tahapan penyidikan, termasuk rencana pelimpahan berkas perkara ke pihak kejaksaan.
Senada dengan itu, warga Mempawah, Andi Kamaludin, berharap aparat penegak hukum membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik. Menurutnya, apabila terdapat pihak lain yang diduga terlibat dan didukung alat bukti yang cukup, seluruhnya harus diproses sesuai hukum tanpa tebang pilih.
Desakan serupa juga datang dari sejumlah organisasi, di antaranya Center for Budget Analysis (CBA) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang mendorong agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Prof. Sutan Nasomal menyatakan dukungannya terhadap tuntutan masyarakat agar proses hukum berjalan secara objektif, profesional, serta memberikan kepastian hukum. Ia berharap pengawasan dari lembaga terkait terus dilakukan sehingga penyidikan dapat berjalan independen dan akuntabel.
Kasus dugaan korupsi proyek BP2TD Mempawah menjadi perhatian luas karena menyangkut penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar. Publik berharap aparat penegak hukum segera menyampaikan perkembangan resmi penyidikan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari Polda Kalimantan Barat mengenai perkembangan penyidikan maupun jadwal pelimpahan berkas perkara ke pihak kejaksaan.
Narasumber: Prof. DR. Sutan Nasomal SH, MH. Pakar Hukum Internasional Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
REDAKSI
Advertisement
