DENPASAR | Go Indonesia.id- Gubernur Bali Wayan Koster merespons berbagai catatan fraksi DPRD Provinsi Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Koster menegaskan Pemprov Bali siap berkolaborasi dengan DPRD untuk menyempurnakan rancangan anggaran tersebut.
Hal itu disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Bali, Denpasar, Senin (14/9/2026).
Advertisement
Koster mengapresiasi kritik, saran, masukan, dan catatan yang disampaikan seluruh fraksi. Menurut dia, pandangan DPRD penting untuk memastikan pengelolaan APBD semakin adaptif, hati-hati, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan,” kata Koster.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah direncanakan meningkat dari Rp6,5 triliun lebih menjadi Rp6,6 triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik dari Rp4,2 triliun lebih menjadi Rp4,3 triliun lebih.
Koster mengatakan peningkatan PAD tidak boleh semata-mata dilakukan dengan menambah beban masyarakat maupun dunia usaha. Optimalisasi pendapatan akan dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga peningkatan produktivitas BUMD.
Pengawasan terhadap penerimaan daerah, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat.
Menurut Koster, setiap penerimaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendukung program pembangunan, termasuk menjaga lingkungan dan kebudayaan Bali.
Di sektor pariwisata, Pemprov Bali juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi kunjungan wisatawan dan pendapatan daerah. Pemerintah akan mengantisipasi gangguan konektivitas dan mobilitas sekaligus memperkuat sektor ekonomi lainnya agar ketahanan ekonomi Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata.
Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 meningkat dari Rp7,2 triliun lebih menjadi Rp7,5 triliun lebih.
Koster menegaskan peningkatan belanja harus diarahkan pada program prioritas dan produktif.
“Efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat optimal dan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Pemprov Bali juga akan mempercepat realisasi belanja modal dan proyek prioritas dengan tetap menjaga kualitas pembangunan. Anggaran diarahkan antara lain untuk pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan, serta pelayanan kesehatan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur akan disinergikan dengan penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi, konektivitas, dan pariwisata.
Koster juga menanggapi perhatian DPRD mengenai SiLPA, rencana pinjaman daerah, hibah, pengelolaan aset, dan penyertaan modal. Seluruh kebijakan pembiayaan, kata dia, harus dilakukan secara hati-hati, terukur, transparan, dan mempertimbangkan kesehatan fiskal daerah.
Pemerataan pembangunan turut menjadi perhatian. Pemprov Bali akan mendorong penguatan Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mengurangi konsentrasi pembangunan di Bali Selatan.
Isu tata ruang, investasi, inflasi, daya beli masyarakat, harga tanah dan hunian, sampah, transportasi publik, hingga pelayanan kesehatan juga masuk dalam perhatian pemerintah.
Koster memastikan seluruh masukan DPRD akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan Perubahan APBD 2026.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” pungkasnya.
Kadek/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
