SERAM BAGIANBARAT| Go Indonesia.id – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan komitmennya untuk menertibkan tata kelola pendidikan tingkat SMA dan SMK.
Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban ekonomi orang tua murid sekaligus memastikan tidak ada peserta didik yang kehilangan kesempatan bersekolah akibat persoalan biaya pendidikan,(09/11/26).
Advertisement
Penegasan tersebut disampaikan Fentje Mandaku, pejabat Bidang Pembinaan SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya.
Ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh menjadikan komite sebagai sarana untuk membebankan iuran wajib kepada orang tua murid yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Apabila masih ditemukan sekolah yang melakukan penagihan atau pungutan yang melanggar aturan, kepala sekolah dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Fentje Mandaku, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh pihak terkait. Karena itu, pengelolaan sekolah harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar hak peserta didik mendapatkan pendidikan tidak terganggu.
“Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menjalankan sistem pendidikan bagi anak-anak sekolah, demi mempersiapkan generasi bangsa. Kita harus menjaga sistem yang telah diatur pemerintah agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah,” jelasnya.
Dana BOS dan BPP Harus Dimanfaatkan, Jangan Bebani Orang Tua
Fentje juga menyoroti keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BPP sebagai dukungan pembiayaan operasional pendidikan.
Menurutnya, dana tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan serta peruntukannya. Jangan sampai orang tua murid kembali dibebani tagihan yang tidak memiliki dasar dan mekanisme yang jelas.
Ia juga mengingatkan bahwa komite sekolah harus menjalankan fungsi sesuai ketentuan. Komite tidak boleh menjadi alat untuk menetapkan pungutan wajib yang memberatkan orang tua peserta didik.
Pemerintah menginginkan agar seluruh anak dapat memperoleh pendidikan dengan baik tanpa dihantui persoalan biaya tambahan yang tidak sesuai aturan.
Investigasi Go Indonesia: Dugaan Pungutan Masih Berjalan di SBB
Namun, penegasan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tersebut menjadi perhatian ketika dikaitkan dengan hasil penelusuran investigasi wartawan Go Indonesia.id di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Berdasarkan penelusuran di lapangan, masih ditemukan dugaan praktik penarikan uang dari orang tua murid melalui mekanisme komite sekolah di sejumlah satuan pendidikan tingkat SMA dan SMK.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah di tingkat sekolah.
Jika pemerintah telah menegaskan agar tidak ada pungutan yang membebani orang tua murid di luar ketentuan, mengapa masih terdapat sekolah yang diduga menjalankan mekanisme penarikan dana melalui komite?
Apakah pengawasan dari instansi pendidikan sudah berjalan maksimal? Ataukah masih terdapat perbedaan pemahaman antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaan di masing-masing sekolah?
Persoalan tersebut membutuhkan pemeriksaan langsung agar tidak menjadi polemik berkepanjangan.
Dispend Diminta Turun Langsung, Jangan Hanya Memberikan Imbauan
Go Indonesia.id mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku bersama pihak pengawas pendidikan di wilayah SBB untuk segera melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang diduga masih menjalankan pungutan tidak sesuai ketentuan.
Pemeriksaan perlu mencakup mekanisme penetapan iuran, keterlibatan komite, persetujuan orang tua murid, bukti penerimaan uang, serta laporan pertanggungjawaban penggunaannya.
Perlu ditegaskan bahwa sumbangan sukarela yang dilaksanakan sesuai ketentuan berbeda dengan pungutan wajib yang bersifat memaksa. Karena itu, setiap sekolah harus mampu menjelaskan dasar hukum dan mekanisme pengumpulan dana secara transparan.
Jangan sampai program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat justru tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat satuan pendidikan.
Hak Pendidikan Anak Tidak Boleh Dikalahkan oleh Pungutan
Pendidikan merupakan hak setiap anak.
Tidak seharusnya peserta didik merasa takut datang ke sekolah hanya karena orang tua mereka tidak mampu memenuhi berbagai tagihan tambahan.
Karena itu, ketegasan pemerintah harus dibuktikan melalui pengawasan dan tindakan nyata terhadap sekolah yang terbukti melanggar ketentuan.
Go Indonesia.id akan terus menelusuri dugaan praktik pungutan tersebut, termasuk meminta klarifikasi dari kepala sekolah dan pengurus komite di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Media ini juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan demi menjaga prinsip keberimbangan serta profesionalitas jurnalistik.
As, Nur/Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
