TANJAB TIMUR | Go Indonesia.Id –
Penanganan laporan dugaan pencurian buah kelapa sawit yang disampaikan Ediyanto alias Ahin, yang mengaku mewakili PT Mitra Primagita Abadi (PT MPG), kini menjadi sorotan publik.
Pasalnya, di tengah proses penanganan laporan tersebut, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni dugaan aktivitas perkebunan PT MPG seluas sekitar 1.000 hektare di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), tepatnya di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.
Advertisement
Publik mempertanyakan, apakah legalitas penguasaan lahan dan perizinan perkebunan perusahaan tersebut juga menjadi bagian dari pemeriksaan aparat penegak hukum?
Dalam perkara ini, terdapat Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2026. Pemberi kuasa menunjuk Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat ZAINAL ABIDIN LAW FIRM & REKAN. Alamat kantor berada di Jalan Lingkar Selatan, Lorong Sersan, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kode Pos 36136.
Sorotan semakin menguat setelah penyidik Subdit 3 Polda Jambi, yang disebut bernama Handoko bersama Irwan, S.H., serta penyidik lainnya, mendatangi lokasi perkebunan PT MPG untuk melakukan pengecekan lapangan berkaitan dengan laporan dugaan pencurian buah sawit.
Langkah tersebut memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat. Apakah pemeriksaan hanya difokuskan pada dugaan pencurian buah sawit, atau sekaligus menelusuri status hukum lahan dan perizinan perusahaan?
Sebab, apabila benar aktivitas perkebunan tersebut berada di kawasan Hutan Produksi Tetap, maka status penguasaan lahan dan dasar hukum pemanfaatannya harus diperiksa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP), Hak Guna Usaha (HGU), serta persetujuan atau perizinan pemanfaatan kawasan hutan menjadi hal penting yang perlu diverifikasi oleh instansi berwenang.
Masyarakat mempertanyakan keseimbangan penanganan dua persoalan berbeda yang berkaitan dengan PT MPG.
Disatu sisi, laporan dugaan pencurian buah sawit ditindaklanjuti melalui pengecekan lapangan oleh penyidik. Namun di sisi lain, dugaan persoalan legalitas perkebunan perusahaan masih menunggu kejelasan.
Bahkan, lima orang yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut, yakni M. Ajis, Mislan, Samsu Alam, Junaidi, dan Aluk, dikabarkan telah bebas.
Perkembangan ini juga membutuhkan penjelasan resmi mengenai status hukum kelima orang tersebut, dasar pembebasan, serta perkembangan penanganan perkara yang dilaporkan.
Publik tidak meminta aparat mengabaikan dugaan tindak pidana pencurian apabila memang terdapat bukti. Namun, dugaan pelanggaran lain yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan juga tidak boleh dikesampingkan apabila terdapat dasar informasi yang dapat diverifikasi.
Sorotan publik kini mengarah kepada Kapolda Jambi dan jajaran Subdit 3 Polda Jambi.
Sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka antara lain:
1. Apakah status kawasan hutan tempat perkebunan PT MPG beroperasi sudah ditelusuri?
2. Apakah dokumen IUP dan HGU perusahaan telah diperiksa?
3. Apakah terdapat persetujuan atau dasar hukum pemanfaatan kawasan Hutan Produksi Tetap?
4. Bagaimana perkembangan laporan dugaan pencurian sawit yang disampaikan Ediyanto alias Ahin?
5. Apa status hukum M. Ajis, Mislan, Samsu Alam, Junaidi, dan Aluk?
6. Apakah pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perusahaan juga telah dikoordinasikan dengan instansi kehutanan dan perkebunan?
Masyarakat meminta Kapolda Jambi melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penanganan perkara tersebut. Bidang Propam juga diharapkan menjalankan fungsi pengawasan apabila terdapat pengaduan atau indikasi pelanggaran prosedur oleh personel.
Sementara itu, instansi yang membidangi kehutanan dan perkebunan diminta memeriksa status kawasan, dokumen perizinan, serta kesesuaian kegiatan perusahaan dengan ketentuan hukum.
Apabila ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila PT MPG memiliki seluruh dokumen dan dasar hukum yang sah, perusahaan juga berhak menyampaikan klarifikasi kepada publik.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada satu sisi persoalan. Dugaan pencurian sawit harus diproses secara profesional, begitu pula dugaan pelanggaran kehutanan dan perizinan perkebunan wajib ditelusuri apabila terdapat bukti awal yang cukup.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa dugaan pelanggaran oleh masyarakat ditindaklanjuti, sementara persoalan legalitas perusahaan belum memperoleh penjelasan yang transparan.
Kini publik menunggu jawaban resmi dari Polda Jambi.
Ada apa dengan penanganan perkara PT MPG oleh Subdit 3 Polda Jambi? Apakah dugaan persoalan legalitas perkebunan seluas sekitar 1.000 hektare juga akan diperiksa secara menyeluruh?
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang diterima redaksi. Dugaan aktivitas perkebunan di kawasan Hutan Produksi Tetap, luas lahan, serta persoalan perizinan masih memerlukan verifikasi dokumen dan keterangan resmi instansi berwenang. Informasi mengenai pembebasan lima orang juga masih memerlukan konfirmasi.
Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada Kapolda Jambi, Subdit 3 Polda Jambi, penyidik yang disebutkan, manajemen PT Mitra Primagita Abadi, delapan advokat yang menerima kuasa, serta seluruh pihak terkait lainnya.
REDAKSI
Advertisement
