ANAMBAS | Go Indonesia.id _Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas membenarkan adanya pemanggilan terhadap Adran, salah seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palmatak.
Pemanggilan tersebut menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai dugaan persoalan kedisiplinan kerja Adran, termasuk kabar mengenai ketidakhadiran selama kurang lebih 40 hari.
Advertisement
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, Redaksi JaringanBintangInfo.com melakukan konfirmasi langsung kepada Doni Warjianto selaku Kepala Bidang (Kabid) BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas melalui pesan WhatsApp, Senin (9/11/2026).
Dalam konfirmasinya, Doni Warjianto membenarkan bahwa pihak BKPSDM melakukan pemanggilan terhadap Adran.
Namun, saat ditanya mengenai ada atau tidaknya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Adran, ia menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan belum dilaksanakan.
“Masih belum dilakukan pemeriksaan, insyaallah besok baru tim akan melakukan pemeriksaan terhadap ybs,” demikian keterangan Doni Warjianto melalui pesan WhatsApp.
Lebih lanjut, ketika kembali dimintai penegasan mengenai kemungkinan adanya pelanggaran, Doni menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan sebelum proses pemeriksaan dilakukan.
“Terkait ada atau tidaknya pelanggaran, kami masih belum bisa menjawab karena belum dilaksanakan pemeriksaan terhadap ybs,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hingga konfirmasi dilakukan, BKPSDM belum mengambil kesimpulan resmi mengenai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan Adran.
Dugaan Ketidakhadiran 40 Hari Perlu Ditelusuri
Di sisi lain, informasi mengenai dugaan ketidakhadiran Adran selama kurang lebih 40 hari perlu ditelusuri secara menyeluruh. Hal ini mencakup alasan ketidakhadiran, dokumen pendukung, serta keterangan dari pihak RSUD Palmatak apabila persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi kesehatan atau proses pengobatan.
Pemeriksaan yang objektif diperlukan agar persoalan kedisiplinan pegawai dinilai berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Selain itu, penting bagi pihak terkait untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang menjadi dasar pemeriksaan telah diverifikasi, sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru terhadap pihak yang sedang dimintai klarifikasi.
Menunggu Hasil Pemeriksaan BKPSDM
Redaksi memandang bahwa proses pemeriksaan terhadap Adran perlu dilakukan secara transparan, profesional, dan objektif. Pemanggilan seseorang untuk dimintai keterangan tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin.
Oleh karena itu, hasil pemeriksaan BKPSDM nantinya menjadi hal penting untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, termasuk dasar pemanggilan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan upaya menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan keterangan yang telah dikonfirmasi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh hasil pemeriksaan terhadap Adran.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Adran, pihak RSUD Palmatak, maupun BKPSDM Kabupaten Kepulauan Anambas guna melengkapi informasi dan menjaga keberimbangan pemberitaan. (Red)
Advertisement
