TELUK WONDAMA | Go Indonesia.id __ Pertemuan besar tokoh adat dari seantero Tanah Papua kembali digelar. Di Gedung Sasana Karya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Selasa (19 Mei 2026), dibuka secara resmi Pleno XIX Dewan Adat Papua. Mengusung tema โKonsolidasi Kelembagaan dan Advokasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat Papua dalam Konteks Sosial Politik Kekinianโ, kegiatan ini menjadi ruang penting untuk mengevaluasi kinerja lembaga, merumuskan kebijakan, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di tengah dinamika sosial politik saat ini.
Hadir dalam pembukaan tersebut Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Alfred Papare, perwakilan Gubernur Papua Barat, Bupati Teluk Wondama Elsya Auri, jajaran pemerintah daerah, Ketua Umum Dewan Adat Papua Adrian Worengga, serta ratusan peserta yang datang dari berbagai wilayah di Papua Barat. Kehadiran unsur kepolisian ini menjadi bukti dukungan dan komitmen Polri terhadap kelestarian budaya serta ketenteraman masyarakat setempat.
Advertisement
Dalam sambutannya, Kapolda Alfred Papare menegaskan posisi strategis adat dalam kehidupan masyarakat Papua. Baginya, adat bukan sekadar tradisi atau simbol, melainkan fondasi hidup, sumber kewibawaan, dan rujukan utama penyelesaian masalah warga. Pandangan ini, kata Alfred, menjadi dasar mengapa pihak kepolisian menjadikan Dewan Adat Papua sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
โKeamanan tidak bisa berdiri sendiri. Kondusi yang aman akan terjaga jika ada kepercayaan dan komunikasi baik antara aparat dengan tokoh yang didengar masyarakat. Di sinilah letak peran adat yang sangat kami butuhkan,โ ujar Alfred. Ia juga menjamin seluruh rangkaian kegiatan akan dikawal secara profesional, proporsional, dan humanis, tanpa mengurangi nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi.
Alfred juga mengingatkan seluruh peserta agar menjaga suasana tetap kondusif. Perbedaan pandangan yang muncul dalam diskusi diminta disampaikan secara santun dan bermartabat, dengan musyawarah sebagai jalan penyelesaian utama. Ia juga mengimbau agar tidak memberi ruang bagi berita bohong, ujaran kebencian, atau provokasi yang bisa mengganggu ketertiban umum.
Untuk memastikan kegiatan berjalan aman, Polda Papua Barat mengerahkan 267 personel yang terdiri dari anggota Polres Teluk Wondama, Satbrimob, dan unsur pimpinan dari Polda. Mereka ditempatkan di titik-titik vital seperti bandara, pelabuhan, kawasan pemukiman, hingga lokasi penginapan tamu.
Plt. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Gadug Kurniawan, menjelaskan bahwa pola pengamanan telah disusun lewat koordinasi matang bersama TNI dan pemerintah daerah. Pendekatan yang dilakukan tetap mengedepankan penghormatan terhadap budaya setempat.
โKami berharap masyarakat dan peserta pleno turut menjaga suasana, tidak mudah terhasut isu yang belum jelas kebenarannya.
Sinergi semua pihak diharapkan menjadikan pleno ini momentum penguatan persatuan, kelembagaan adat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Papua Barat,โ ujar Gadug.
Reporter: Iskandar
Advertisement
