LMA Sorong: Identitas OAP dan Non-OAP Jangan Jadi Tembok Sosial

SORONG | Go Indonesia.id — Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kota Sorong, Thomas Malak, meminta masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP tidak menjadikan identitas sebagai sekat dalam kehidupan sosial di Papua Barat Daya.

Thomas mengatakan perbedaan identitas seharusnya tidak menjadi alasan untuk membangun jarak, apalagi memicu kecurigaan dan konflik antarkelompok. Menurut dia, masyarakat yang hidup dan menetap di Tanah Papua memiliki tanggung jawab bersama menjaga kedamaian dan pembangunan daerah.

Advertisement

Pernyataan itu disampaikan Thomas melalui opininya berjudul “Orang Papua dan Orang Asli Papua Satu Tanah, Satu Tanggung Jawab”, Senin, 4 Agustus 2026.

Thomas menjelaskan, istilah Orang Asli Papua merujuk pada masyarakat adat yang memiliki ikatan historis dengan tanah, hutan, sungai, budaya, serta wilayah adat di Papua. Keberagaman suku dan bahasa, kata dia, merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Papua yang harus dihormati.
Namun, ia juga menilai warga non-OAP yang telah tinggal selama puluhan tahun di Tanah Papua tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pendatang.

Mereka, kata Thomas, telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Orang Papua adalah sebutan untuk semua orang yang tinggal, hidup, mencari nafkah dan mengabdi di Tanah Papua. Ada OAP, ada juga saudara kita dari Jawa, Sulawesi, Maluku, NTT yang sudah puluhan tahun menetap, membayar pajak, menyekolahkan anak dan ikut membangun Papua,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, penggunaan identitas sebagai alat untuk membatasi hubungan sosial justru berpotensi memperbesar persoalan.

OAP dapat merasa sebagai pemilik tanah dan memandang kelompok lain sebagai pendatang, sedangkan warga non-OAP bisa merasa kontribusinya tidak dihargai.

Situasi tersebut, menurut dia, dapat berkembang menjadi saling curiga, kesenjangan ekonomi hingga konflik sosial.
“Musuh kita bukan sesama manusia. Musuh kita adalah ketertinggalan, kemiskinan dan perpecahan,” kata dia.

Hak Masyarakat Adat Tetap Harus Dilindungi
Meski mendorong persatuan, Thomas menegaskan penghormatan terhadap keberagaman tidak boleh mengurangi hak masyarakat adat Papua.

Ia meminta OAP tetap memperjuangkan hak ulayat, kebudayaan dan keterwakilan dalam berbagai bidang pembangunan.

Kebijakan afirmasi, Otonomi Khusus, pembentukan Daerah Otonomi Baru serta kebijakan afirmatif di bidang ketenagakerjaan, kata dia, harus benar-benar membuka ruang yang adil bagi OAP.

“OAP harus memimpin pembangunan dengan hati. Jangan diam ketika hak-hak masyarakat adat terabaikan,” ujarnya.

Di sisi lain, Thomas meminta warga non-OAP menghormati masyarakat adat serta aturan yang berlaku di wilayah tempat mereka tinggal.

“Kamu adalah tamu yang sudah menjadi keluarga. Hormati adat, hormati tanah, hormati tokoh adat. Jangan egois dan merasa paling benar. Mari ikut menjaga Papua bersama-sama,” katanya.

Ia menilai kontribusi warga non-OAP dalam pembangunan Papua Barat Daya juga patut dihargai.

Menurut Thomas, kehidupan sosial dan pembangunan daerah selama ini terbentuk dari berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang berbeda.

Pemerintah Diminta Tidak Diskriminatif
Thomas juga meminta pemerintah menjalankan kebijakan secara adil.

Perlindungan terhadap hak OAP, menurut dia, harus tetap menjadi prioritas tanpa melahirkan diskriminasi baru terhadap masyarakat lainnya.

Ia meminta program pembangunan dan anggaran pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat di tingkat kampung.
“Lindungi hak OAP, tetapi jangan menciptakan diskriminasi baru.

Program dan dana harus sampai ke kampung. Hukum harus sama untuk semua,” ujarnya.

Thomas mengatakan persatuan di Papua Barat Daya harus dibangun melalui nilai adat, kebangsaan dan agama. Ketiga nilai tersebut dinilai dapat menjadi perekat masyarakat di tengah keberagaman.

Ia mengajak masyarakat menghentikan tarik-menarik kepentingan yang berpotensi memperlebar jarak antara OAP dan non-OAP.

“Papua akan hebat kalau kita sama-sama berkata: ‘Saya juga orang Papua, tetapi saya tahu batasan saya.’ Di KTP kita sama-sama tertulis Provinsi Papua Barat Daya. Di kuburan, kita sama-sama dikubur di tanah Papua,” kata Thomas.

Thomas berharap Papua Barat Daya dapat menjadi daerah yang damai, adil dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Meski kita berbeda dalam darah, tetapi satu dalam cita-cita. Papua Barat Daya damai, Papua Barat Daya adil, Papua Barat Daya bermartabat di dalam NKRI,” pungkasnya.

Johanes Arvianto/Jurnalis Go Indonesia

Sumber / Thomas Malak

Advertisement