Perkuat Pengawasan Orang Asing, Imigrasi Bintan Libatkan Pemerintah Desa melalui Rapat TIMPORA

IMG 20261118 WA0523 scaled

BINTAN | Go Indonesia.id – Memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Bintan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat wilayah Teluk Bintan, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula D’Bamboo Kamp, Teluk Sebong, tersebut melibatkan perangkat desa dan sejumlah mitra kerja pengawasan dari wilayah Desa Pengujan, Desa Penaga, dan Desa Bintan Buyu.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Rapat ini menjadi langkah strategis dalam membangun koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran keimigrasian sekaligus memastikan keberadaan serta aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut terpantau dengan baik.

Pengawasan orang asing merupakan bagian dari fungsi keimigrasian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai instansi dan unsur masyarakat karena aktivitas orang asing berkaitan erat dengan ketertiban, kegiatan usaha, serta keamanan lingkungan.

Dalam rapat tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mengenai potensi pelanggaran keimigrasian yang rawan terjadi di wilayah kerja, termasuk langkah-langkah mitigasi melalui pemanfaatan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA).

Selain itu, dibahas pula pentingnya peran pemerintah desa dalam melakukan pemantauan serta menyampaikan informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di lingkungan masing-masing.

Rapat dipimpin Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Arsyad Jourdan, sementara materi disampaikan Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, Gigih Tri Hatmadja.

Diskusi berlangsung interaktif. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan masukan, khususnya terkait mekanisme pelaporan serta tanggung jawab pemerintah desa dalam mendukung pengawasan orang asing secara berkelanjutan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan, Adi Hari Pianto, menegaskan bahwa pengawasan orang asing membutuhkan sinergi dan komunikasi yang kuat antara Imigrasi, pemerintah desa, serta seluruh mitra terkait.

“Koordinasi dan pertukaran informasi dengan pemerintah desa serta mitra kerja di wilayah menjadi kunci, agar keberadaan dan kegiatan orang asing terpantau tepat waktu,” tegas Adi Hari Pianto.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan, mengingat perangkat desa merupakan unsur yang berinteraksi langsung dengan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat.

Melalui rapat TIMPORA ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan berharap koordinasi antarpihak semakin solid, sehingga potensi pelanggaran keimigrasian dapat dideteksi dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, serta sesuai ketentuan hukum.

Komitmen tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Imigrasi dalam mewujudkan pelayanan dan pengawasan yang profesional melalui semangat “IMIGRASI UNTUK RAKYAT”, sebagaimana digaungkan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko.

Suprin Pulungan / Jurnalis Go Indonesia


Advertisement

Pos terkait