BUNGO | GoIndonesia.id – Penegakan hukum harus berdiri di atas fakta dan keadilan, bukan keberpihakan. Prinsip inilah yang ditegaskan Polres Bungo dalam menyikapi beredarnya video di media sosial terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit yang turut menyoroti penetapan seseorang sebagai tersangka.
Melalui Kasi Humas Polres Bungo, Iptu Bambang JM, kepolisian mengimbau masyarakat agar tetap bijak menyikapi informasi yang beredar dan tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum mengetahui secara utuh fakta serta proses hukum yang berjalan.
Ia menegaskan, setiap penanganan perkara pidana harus berlandaskan fakta hukum, alat bukti, keterangan para pihak, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap laporan masyarakat, termasuk dugaan pencurian hasil perkebunan, wajib ditindaklanjuti secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun diskriminasi terhadap pihak mana pun dalam proses penegakan hukum.
Apabila suatu peristiwa melibatkan lebih dari satu pihak yang diduga melakukan tindak pidana, masing-masing harus dinilai berdasarkan perbuatan dan alat bukti yang relevan. Setiap orang juga memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Hukum Tidak Boleh Memihak
Polres Bungo menegaskan bahwa kehadiran kepolisian bukan untuk membela kepentingan salah satu pihak, melainkan memastikan setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip keadilan.
Karena itu, masyarakat diingatkan agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Apabila menemukan dugaan pencurian hasil perkebunan, warga diminta segera melaporkannya kepada pihak kepolisian agar dapat ditangani sesuai prosedur hukum.
Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mudah menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sebab, potongan video maupun narasi di media sosial belum tentu menggambarkan keseluruhan peristiwa dan tahapan penanganan perkara yang sebenarnya.
Terbuka untuk Konfirmasi Publik
Sebagai bentuk keterbukaan informasi, Polres Bungo membuka ruang komunikasi dan konfirmasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan resmi terkait persoalan tersebut.
Masyarakat dapat menghubungi Polres Bungo untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan dan tahapan penanganan perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman, meluruskan informasi yang tidak utuh, sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.
Melalui imbauan tersebut, Polres Bungo kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui tindakan penegakan hukum, tetapi juga melalui keberanian menegakkan hukum secara objektif, konsisten, dan tanpa diskriminasi.
Amat/Jurnalis Go Indonesia







