JAKARTA | Go Indonesia.id – Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi Nasional, Sutan Nasomal, mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyederhanakan sistem ekspor-impor melalui mekanisme satu pintu. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk menekan praktik-praktik yang selama ini menghambat arus perdagangan dan berpotensi merugikan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dari dalam maupun luar negeri pada Minggu (14/6/2026) dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta Timur.
Advertisement
Menurut Sutan Nasomal, kebijakan satu pintu dalam proses ekspor-impor menunjukkan adanya upaya serius pemerintah untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keluar-masuknya komoditas strategis Indonesia.
“Kebijakan satu pintu merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan keamanan ekspor serta mencegah kebocoran kekayaan negara. Dengan sistem yang lebih sederhana dan terintegrasi, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo beserta jajaran penasihatnya yang dinilai telah memberikan perhatian serius terhadap penguatan sektor perekonomian nasional melalui reformasi tata kelola perdagangan.
Namun demikian, Sutan Nasomal menilai pengawasan satu pintu tidak hanya perlu diterapkan pada sektor ekspor-impor, tetapi juga diperluas ke berbagai sektor sumber daya alam yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Beberapa sektor yang menurutnya perlu mendapat pengawasan terintegrasi meliputi penjualan energi, hasil laut, hasil pertanian, hasil hutan, getah, hasil pertambangan, minyak bumi, hingga hasil perkebunan.
Ia berpendapat bahwa selama ini masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kebocoran potensi pendapatan negara dari sektor-sektor tersebut. Karena itu, pemerintah diminta memperkuat sistem pengawasan agar seluruh transaksi berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi negara maupun masyarakat.
“Jika pengawasan diperkuat, harga jual komoditas akan lebih sehat, penerimaan negara meningkat, dan pelaku usaha yang tidak tertib akan sulit melakukan penyimpangan,” katanya.
Lebih lanjut, Sutan Nasomal mendorong agar lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut melakukan evaluasi terhadap tata kelola perdagangan ekspor dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir guna memastikan tidak ada potensi kerugian negara yang terabaikan.
Menurutnya, langkah tegas pemerintah dalam membenahi sistem perdagangan nasional akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi Indonesia di masa mendatang.
“Harapan kita, ketegasan Presiden dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih bersih dan transparan dapat membawa manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat serta menjaga kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang,” tutupnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
REDAKSI
Advertisement
