JAKARTA | Go Indonesia.Id – Ditengah keluhan masyarakat akibat mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan dan meningkatnya tekanan ekonomi, rencana sejumlah kementerian dan lembaga negara yang mengusulkan tambahan anggaran menuai sorotan tajam.
Pakar Ekonomi Internasional dan Hukum Internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH., MH., mempertanyakan urgensi penambahan anggaran tersebut. Ia menilai pemerintah semestinya lebih mengutamakan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Advertisement
“Ditengah luasnya kemiskinan rakyat, para lembaga dan kementerian justru meminta kenaikan anggaran. Pertanyaannya, apakah mereka semua waras?” ujar Sutan Nasomal saat memberikan pandangan kepada media, Jakarta, 6 September 2026.
Menurutnya, negara seharusnya memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau sekaligus memperluas kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat.
Ia menyoroti kondisi petani yang menghadapi berbagai persoalan, termasuk cuaca ekstrem dan keterbatasan air. Disisi lain, pengangguran juga menjadi persoalan serius, termasuk lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan.
“Kalau sarjana saja susah mencari pekerjaan, bagaimana dengan masyarakat yang hanya tamatan SMA, SMK, MA, SMP bahkan SD? Negara harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat dalam 10 tahun ke depan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, sejumlah kementerian dan lembaga tercatat memiliki pagu anggaran sekaligus usulan tambahan.
Kemendikdasmen disebut memiliki pagu Rp61,10 triliun dengan usulan tambahan Rp157,76 triliun.
Mahkamah Agung memiliki pagu Rp19,34 triliun dengan usulan tambahan Rp7,9 triliun.
Sementara Komisi Yudisial memiliki pagu Rp201,09 miliar dan mengusulkan tambahan Rp31,3 miliar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat memiliki pagu Rp4,68 triliun dengan usulan tambahan Rp78,3 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pagu Rp1,4 triliun dengan usulan tambahan Rp774,3 miliar.
Selanjutnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki pagu Rp1,4 triliun dengan usulan tambahan Rp5,05 triliun.
Komnas HAM memiliki pagu Rp94,23 miliar dengan usulan tambahan Rp99,3 miliar. Sedangkan Komnas Perempuan memiliki pagu Rp39,30 miliar dengan usulan tambahan Rp14,9 miliar.
Untuk kementerian, Kementerian Hukum memiliki pagu Rp3,4 triliun dengan usulan tambahan Rp837,18 miliar.
Kementerian Kehutanan memiliki pagu Rp8,69 triliun dengan usulan tambahan Rp4,68 triliun.
Sementara Basarnas memiliki pagu Rp1,56 triliun dan mengusulkan tambahan Rp2,16 triliun.
Adapun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) disebut memiliki pagu Rp2,52 triliun, sementara kebutuhan anggarannya mencapai Rp4,64 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan atau backlog sebesar Rp2,12 triliun.
Sutan Nasomal menilai penambahan anggaran harus benar-benar diuji berdasarkan urgensi, manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat. Jangan sampai penambahan anggaran justru memperbesar beban fiskal negara tanpa memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto lebih selektif dalam menyetujui permintaan tambahan anggaran dari kementerian maupun lembaga negara.
Menurutnya, jika terdapat ruang fiskal, anggaran seharusnya diarahkan pada program yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
“Daripada sekadar menambah anggaran kementerian, lebih baik dananya diarahkan untuk pelatihan, proyek pengairan pertanian, perkebunan dan program produktif lainnya yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya sibuk membangun program dan proyek birokrasi sementara masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Harapan masyarakat adalah para elite dan pengelola negara mampu membebaskan rakyat dari kemiskinan, bukan justru menciptakan kebijakan yang membuat masyarakat semakin terbebani,” katanya.
Sutan juga mengingatkan, kebutuhan masyarakat yang terus meningkat harus diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang mampu menciptakan ruang usaha dan pekerjaan.
“Bila pejabat selalu meminta anggaran dinaikkan, tetapi rakyat justru semakin sulit mendapatkan ruang usaha dan lapangan pekerjaan, maka pertanyaannya adalah untuk siapa sebenarnya anggaran negara itu diperbesar?” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap usulan tambahan anggaran sebelum mengambil keputusan.
“Rakyat membutuhkan keberpihakan nyata. Bukan sekadar angka anggaran yang semakin besar,” pungkas Sutan Nasomal.
Sumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) Assotion Of Young Indonesian Advocates Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Universitas Pronass.
REDAKSI
Advertisement
