Reporter : Rini Nurul Habiby, S.IP
JAMBI | Go Indonesia.id – Maraknya Insiden yang terjadi di perairan Sungai Batanghari semenjak banyaknya armada kapal tongkang yang mengangkut Batubara lewat jalur Sungai Batanghari, sejak di stopnya jalur Angkutan Batubara lewat Jalur Darat membuat kita warga Jambi sangat prihatin.
Disatu sisi lewat Darat menimbulkan kemacetan dan di alihkan ke Sungai, itu pun banyak menimbulkan Insiden yang berdampak pada kerugian harta benda. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah yang bersangkutan untuk mengawasi Armada yang melintasi Jalur Sungai Batanghari.
“Dalam hal ini kami selaku masyarakat menghimbau Instansi yang terkait, yang berhubungan dengan Sungai untuk segera turun tangan menertibkan kapal-kapal yang membawa Batubara agar benar-benar diawasi dengan Anggota yang berpengalaman serta mempunyai kecakapan yang khusus dan layak di bidangnya.
Agar tidak lagi terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian baik bagi perusahaan kapal itu sendiri mau pun individu awak kapal, masyarakat atau pun Negara,” kata Erfan Indriyawan, SP, Ketua Umum Aliansi Wartawan Siber Indonesia AWaSI Jambi pada Selasa, 30 April 2024.
Seringkali kita dengar kapal Batubara menabrak Jembatan, itu terjadi beberapa kali seperti di Jembatan Tembesi, Jembatan Aurduri Satu dan juga Jembatan Gentala Arays baru-baru ini, yang menimbulkan kerugian besar bagi Negara.
Ada juga kapal Batubara menabrak keramba Ikan, itu berdampak langsung bagi masyarakat pinggiran Batanghari. pembudi daya Ikan yang ada di pinggiran Batanghari tidak lagi merasa nyaman dengan adanya kapal Batubara yang hilir mudik di Sungai Batanghari, seperti yang baru-baru ini terjadi tenggelamnya Tagboat Sumber 4 yang menarik kapal Tongkang di Simpang Tiga Tembesi pada Minggu, 28 April 2024.
Disini perlunya campur tangan pemerintah yang terkait untuk segera menertibkan kapal-kapal yang berlayar melewati Sungai Batanghari agar tidak terjadi lagi Insiden seperti ini. Karena maraknya kapal-kapal yang naik ke Daerah huluan mengangkut Batubara yang sangat menguntungkan jasa pengusaha kapal dan terbatasnya tenaga ahli di bidang perkapalan maka pemilik perusahaan semena-mena memperkerjakan ABK kapal yang bukan di bidangnya.
Erfan mengungkapkan banyaknya awak kapal hanya dilengkapi dengan KTP dan KK saja, ini bukan pompong, yang di namakan kapal sudah mempunyai syarat tertentu untuk menjadi ABKnya, setidaknya mempunyai sertifikat kompetensi yang dinamakan ANT dasar BST SCRB, Mefa dan AFF untuk AB anak buah dan sertifikat ANT 5 atau ATT 5 sekarang kurangnya untuk perwira deck atau pun mesin, dengan tidak di lengkapi awak kapal yang tidak mempunyai kompetensi di bidangnya.
Maka sampai kapan pun alur pelayaran Sungai Batanghari ini tidak akan aman, pengusaha kapal hanya mementingkan dan memperkaya diri sendiri. Tampa memikirkan keselamatan ABK Kapal, harta benda masyarakat mau pun fasilitas umum milik Negara.
“Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Gubernur untuk mengambil sikap tegas dalam menertibkan alur pelayaran Sungai Batanghari ini, baik itu mengecek surat dokumen kelengkapan kapal Tongkang maupun document yang di miliki oleh ABK Kapal itu sendiri, apakah sudah memenuhi syarat untuk kapal ini di berangkatkan, dari pelabuhan yang ada di Talang Duku ke stokfil di Daerah uluan Sungai Batanghari atau sebaliknya,” tambah Erfan.
“Kepada pemerintah yang mengeluarkan izin olah gerak juga sekali-kali turun ke lapangan dan tidak cuma asal menerbitkan Surat persetujuan olah gerak SPOG, perlu juga pengecekan document kapal, document Tongkang, document crew juga alat keselamatan, Seffety equipment yang ada di atas kapal, apakah kelengkapanya memenuhi persyaratan atau pengecekan sertifikatnya apa masih hidup atau sudah exfire , seperti Seffety Equipment Liferaf, Life jacket, Fire extiquser dan lain lain,” sambungnya.
“Karena lebih dari 50 kapal Tongkang yang berlayar di Sungai Batanghari, kalaulah Empat kali dalam Satu Bulan berati lebih dari 200 kapal yang turun naik di alur Sungai Batanghari, ini memberikan kontribusi yang cukup besar buat PAD pemerintah Provinsi Jambi jika ini bet-betul ditertibkan, untuk itu pemerintah terkait segera mungkin untuk menertibkan armada-armada tersebut agar tidak lagi terjadi Insiden yang tidak kita inginkan, jangan sampai Jembatan Aurduri, Gentala Arasy runtuh baru kita mau berbenah,” tutup Erfan.(*)
Editor : Benny