Oleh: Syarifah Dian Eka Sari, S.E.( Calon Anggota KPID Provinsi Riau Periode 2026–2029 )
PEKANBARU | Go Indonesia.Id _Lanskap penyiaran Indonesia sedang memasuki babak baru. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, menikmati hiburan, hingga berinteraksi dengan ruang publik.
Advertisement
Televisi dan radio yang selama puluhan tahun menjadi sumber informasi utama kini harus berbagi perhatian dengan media sosial, platform digital, dan layanan streaming yang menyajikan informasi secara instan tanpa mengenal batas ruang maupun waktu.(10/7/26).
Perubahan tersebut tidak dapat dihindari. Namun, di tengah derasnya arus digitalisasi, satu hal tidak boleh berubah, yakni tanggung jawab penyiaran untuk menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan, berimbang, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan.
Di sinilah penyiaran menghadapi tantangan sekaligus peluang. Persaingan bukan lagi sekadar memperebutkan jumlah penonton atau pendengar, melainkan membangun kepercayaan publik melalui kualitas konten.
Ketika masyarakat dibanjiri informasi, media penyiaran justru dituntut menjadi rujukan yang kredibel di tengah maraknya hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan konten yang mengabaikan etika.
Bagi Provinsi Riau, momentum transformasi digital semestinya menjadi peluang untuk memperkuat identitas daerah melalui penyiaran yang berkualitas.
Riau memiliki kekayaan budaya Melayu, potensi ekonomi, sektor pariwisata, pendidikan, hingga berbagai capaian generasi muda yang layak memperoleh ruang lebih besar dalam media penyiaran.
Konten lokal yang berkualitas bukan sekadar menjaga identitas budaya, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan daerah sekaligus memperkuat daya saing di tingkat nasional.
Dalam konteks tersebut, keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau menjadi semakin strategis.
Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menempatkan KPID sebagai lembaga independen yang mengawal pemanfaatan frekuensi publik agar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Peran tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui fungsi pengawasan.
Di era digital, KPID juga perlu hadir sebagai mitra strategis bagi lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas program, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, mendorong inovasi, serta membangun ekosistem penyiaran yang sehat, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Pendekatan kolaboratif menjadi kunci. Pengawasan harus tetap dilaksanakan secara objektif, tegas, dan berkeadilan.
Namun, pada saat yang sama, KPID perlu membuka ruang dialog dengan lembaga penyiaran, pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, organisasi masyarakat, dan insan pers.
Sinergi antarpemangku kepentingan akan melahirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika industri penyiaran sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
Agenda lain yang tidak kalah penting adalah penguatan literasi media. Kemampuan masyarakat untuk memilah informasi, memahami etika bermedia, serta mengenali konten yang menyesatkan merupakan fondasi utama dalam membangun ruang publik yang sehat.
Literasi media tidak hanya menjadi tanggung jawab dunia pendidikan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif regulator, lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat sipil.
Transformasi digital juga harus diikuti dengan modernisasi tata kelola kelembagaan. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan siaran, pelayanan publik, hingga penyampaian informasi akan meningkatkan efektivitas kerja sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga.
KPID perlu menjadi institusi yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengurangi independensi dan integritasnya sebagai regulator.
Pada akhirnya, masa depan penyiaran Indonesia, termasuk di Riau, tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas ruang publik.
Penyiaran yang sehat akan melahirkan masyarakat yang cerdas, kritis, toleran, dan berkarakter.
Penyiaran yang berkualitas bukan sekadar target kelembagaan, melainkan bagian dari upaya memperkuat demokrasi, menjaga keberagaman, serta mendorong kemajuan daerah dan bangsa di tengah derasnya arus transformasi digital.
Redaksi
Advertisement
