NATUNA | Go Indonesia.id_ Polemik pembagian gerobak untuk pelaku UMKM di Kabupaten Natuna menuai sorotan. Ketua Sripanglima (Serikat Pedagang Kaki Lima) Kabupaten Natuna, Bujang Sudirman, menyatakan siap mengembalikan bantuan tersebut kepada Pemerintah Daerah (Pemda) apabila terus menimbulkan permasalahan di tengah pedagang.
Hal itu disampaikan Bujang Sudirman kepada media melalui sambungan telepon pada Rabu (12/2/2026).
Advertisement
Jika pembagian gerobak ini menjadi polemik, saya akan kembalikan ke Pemda,” tegasnya.
Menurut Bujang, sejak awal dirinya tidak pernah dikonfirmasi terkait pembuatan gerobak tersebut. Ia menyebut prosesnya terkesan mendadak tanpa koordinasi dengan dirinya selaku ketua organisasi pedagang.
Awalnya pun pembuatan gerobak tersebut tidak pernah dikonfirmasi ke saya. Semuanya terkesan dadakan,” ujarnya.
Gerobak yang dibuat oleh Pemda itu rencananya akan dibagikan kepada para pelaku UMKM di Natuna. Namun dalam proses pendistribusiannya, muncul keluhan dari sejumlah pedagang.
Salah satu pedagang berinisial MC memprotes dugaan ketidakadilan dalam pembagian tersebut. Ia menilai ada unsur tebang pilih dalam penentuan penerima bantuan.
Keluhan serupa juga disampaikan Julita. Ia mengaku merasa kecewa karena tidak mendapatkan bantuan gerobak, padahal gerobaknya sudah rusak dan tidak bisa lagi digunakan untuk berjualan.
Saya sampai berhenti berjualan karena gerobak saya rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Saya berharap dengan bantuan ini bisa dapat gerobak baru dan kembali aktif berjualan, tapi ternyata tidak dapat. Sementara ada yang gerobaknya masih bagus malah mendapat bantuan,” ungkap Julita dengan nada kecewa.
Selain itu, seorang pedagang lain, Ibu Sari, juga mengaku tidak mendapatkan bantuan dengan alasan dirinya bukan anggota Sripanglima.
Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan pedagang: apakah gerobak tersebut merupakan bantuan organisasi Sripanglima atau bantuan dari pemerintah untuk seluruh pelaku UMKM tanpa memandang keanggotaan?
Sejumlah pedagang berharap agar Pemda Natuna dapat memberikan penjelasan secara terbuka terkait mekanisme dan kriteria penerima bantuan, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecemburuan sosial di antara pelaku usaha kecil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Daerah terkait polemik pembagian gerobak tersebut.
Reporter : Baharullazi
Advertisement
