TANJAB BARAT | Go Indonesia.Id – Pembiaran yang berlangsung bertahun-tahun terhadap kondisi parit anak di Desa Lumahan, Kecamatan Senyerang, kini memantik kemarahan warga.
Masyarakat Parit Ilahi RT 07 dan RT 08 secara terbuka mendesak Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk segera turun tangan melakukan normalisasi sebelum dampaknya semakin meluas.
Advertisement
Persoalan ini bukan sekadar keluhan biasa. Ia telah berulang kali disuarakan, disampaikan dalam forum resmi, hingga menjadi pembicaraan rutin di tengah masyarakat.
Namun hingga kini, realisasi yang ditunggu tak kunjung datang.
Di lapangan, kondisi parit tersebut menggambarkan situasi yang memprihatinkan.
Aliran air yang dulu menjadi penopang utama aktivitas perkebunan kini berubah menjadi jalur yang tersumbat dan nyaris tidak berfungsi.
Pendangkalan terjadi hampir di sepanjang aliran. Lumpur menumpuk, semak liar tumbuh tanpa kendali, dan sejumlah titik mengalami penyumbatan total yang menghentikan sirkulasi air.
Dalam kondisi seperti itu, parit tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai saluran drainase dan irigasi.
Air tidak mengalir sebagaimana mestinya, menciptakan ketidakseimbangan yang langsung dirasakan oleh warga.
Dampaknya mulai terasa nyata. Lahan perkebunan yang sebelumnya produktif kini mengalami penurunan kualitas.
Tanah menjadi terlalu kering di satu waktu, dan tergenang di waktu lainnya.
“Ini sudah lama terjadi.
Kami tidak bicara satu atau dua bulan, tapi bertahun-tahun,” ujar seorang warga dengan nada getir.
Menurut warga, persoalan ini sejatinya sederhana: parit harus dinormalisasi.
Namun yang membuatnya rumit adalah lambannya respons dari pihak yang berwenang.
Warga mengaku telah berkali-kali menyampaikan usulan, baik melalui pemerintah desa, kecamatan, hingga forum musyawarah pembangunan.
Namun hasilnya selalu berujung pada janji dan penantian.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat: apakah persoalan ini benar-benar menjadi prioritas, atau justru terus terpinggirkan?
“Kalau memang prioritas, seharusnya sudah ada tindakan.
Jangan sampai kami merasa diabaikan,” tegas warga lainnya.
Kekecewaan semakin dalam karena sektor yang terdampak bukan sektor kecil.
Perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Desa Lumahan.
Ketika sistem air terganggu, maka efek berantainya sangat luas—mulai dari penurunan hasil panen hingga berkurangnya pendapatan keluarga.
Warga juga mengingatkan bahwa risiko yang ditimbulkan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga lingkungan.
Parit yang tersumbat berpotensi menyebabkan genangan saat musim hujan.
Sebaliknya, saat musim kemarau, distribusi air menjadi tidak merata, memicu kekeringan di sejumlah titik lahan.
Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan ekosistem lokal yang seharusnya bisa dicegah melalui langkah sederhana: normalisasi parit.
Menanggapi desakan tersebut, pihak Kecamatan Senyerang membenarkan bahwa usulan normalisasi telah diajukan ke tingkat kabupaten.
“Usulan sudah masuk dalam perencanaan, namun masih menunggu proses anggaran dan verifikasi teknis,” ujar perwakilan kecamatan.
Sementara itu, dinas terkait di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa penanganan infrastruktur dilakukan secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
“Kami akan melakukan pengecekan lapangan untuk menentukan langkah penanganan yang tepat,” kata perwakilan dinas.
Namun bagi warga, pernyataan tersebut terdengar sebagai jawaban yang berulang.
Mereka menilai alasan administratif tidak lagi cukup untuk menjelaskan keterlambatan yang terjadi selama bertahun-tahun.
Di tengah kondisi yang terus memburuk, masyarakat kini menuntut lebih dari sekadar rencana.
Mereka menginginkan tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan di lapangan.
Bagi warga Desa Lumahan, normalisasi parit bukan proyek tambahan, melainkan kebutuhan mendesak yang menentukan keberlangsungan hidup mereka.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin persoalan ini berkembang menjadi krisis yang lebih besar—baik secara ekonomi maupun sosial.
Kini, sorotan publik mulai mengarah pada sejauh mana keseriusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakatnya.
Warga pun menegaskan satu hal: mereka tidak akan berhenti bersuara sampai ada bukti nyata bahwa pemerintah benar-benar hadir di tengah persoalan yang mereka hadapi.
(((*Jurnalis: Apriandi*)))
Advertisement
