NATUNA | Go Indonesia.id– Isu mengenai dugaan kunjungan Bupati Natuna ke Tiongkok tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menjadi perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, Komunitas Raja Tupai (Rakyat Jelata Tuntut untuk Aspirasi) meminta DPRD Kabupaten Natuna segera menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat guna memperoleh penjelasan secara terbuka dari kepala daerah.
Komunitas Raja Tupai berharap Bupati Natuna dapat hadir secara langsung untuk memberikan klarifikasi mengenai tujuan kunjungan tersebut, termasuk informasi terkait kehadiran pada peresmian sebuah rumah makan di Tiongkok yang disebut-sebut dimiliki oleh seorang pengusaha yang berencana berinvestasi di sektor industri pengolahan silika (smelter) di Kabupaten Natuna.
Advertisement
Desakan serupa juga disampaikan Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Natuna, Baharullazi. Menurutnya, setiap kebijakan maupun langkah yang diambil kepala daerah, terlebih yang berkaitan dengan pihak asing dan potensi investasi di wilayah perbatasan, harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
“Sebagai kepala daerah, Bupati harus menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai tujuan, agenda, serta manfaat dari setiap langkah yang diambil demi kepentingan Kabupaten Natuna. Transparansi merupakan bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat,” ujar Baharullazi.
Ia juga meminta DPRD Kabupaten Natuna menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan tidak bersikap pasif terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik.
DPRD harus bersikap tegas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jika ada hal yang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, maka sudah sepatutnya DPRD memanggil dan meminta penjelasan secara terbuka. Jangan sampai lembaga legislatif terkesan hanya menjadi penonton ketika muncul persoalan yang menyangkut kepentingan daerah,” tegasnya.
Menurut kedua pihak, keterbukaan informasi diperlukan mengingat Natuna merupakan wilayah perbatasan yang memiliki nilai strategis bagi pertahanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap bentuk komunikasi maupun kerja sama dengan pihak asing diharapkan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip transparansi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Bupati Natuna terkait isu yang berkembang. Upaya konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Natuna masih terus dilakukan.
Sesuai asas keberimbangan dalam pemberitaan, media memberikan ruang hak jawab kepada Bupati Natuna maupun Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menyampaikan klarifikasi, tanggapan, atau penjelasan atas informasi yang dimuat.
Redaksi
Advertisement
