NATUNA | Go Indonesia.Id — Pelayanan listrik di sejumlah kecamatan di Kabupaten Natuna kembali menuai sorotan. Gangguan dan pemadaman yang dinilai terjadi berulang kali membuat masyarakat mempertanyakan keseriusan penanganan kelistrikan di wilayah kepulauan tersebut.
Kondisi itu bahkan mendapat sorotan keras dari Ketua Komisi II DPRD Natuna, Andes Putra, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak PLN yang membahas persoalan kelistrikan di Kabupaten Natuna.
Advertisement
Andes menggambarkan persoalan pelayanan listrik di sejumlah kecamatan sudah berada pada kondisi yang sangat serius. Ia bahkan menyebut persoalan tersebut seperti “penyakit stadium 4”.
Yang paling urgen itu Serasan. Dalam sehari lampu bisa mati sampai tiga bahkan empat kali,” ujar Andes Putra dalam rapat tersebut.»
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Natuna dari daerah pemilihan masing-masing, di antaranya Azi dari Dapil III, Rian dari Dapil II, serta Bang Jek dari Dapil I. Dua orang perwakilan PLN juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Alasan Kelelawar Dipertanyakan
Sorotan terhadap pelayanan PLN tidak hanya datang dari Ketua Komisi II. Anggota DPRD Natuna dari Dapil II, Rian, turut mempertanyakan alasan yang selama ini disampaikan pihak PLN mengenai penyebab gangguan listrik.
Salah satu alasan yang pernah disampaikan, menurut Rian, adalah gangguan yang disebabkan oleh banyaknya kelelawar.
Rian menilai alasan tersebut sulit diterima apabila terus digunakan untuk menjelaskan persoalan pemadaman yang terjadi berulang kali.
Kalau alasan pemadaman karena banyak kelelawar, menurut saya itu tidak masuk akal kalau terus dijadikan alasan,” kata Rian.»
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari sorotan DPRD terhadap perlunya penjelasan yang lebih konkret dari PLN mengenai akar persoalan kelistrikan di Natuna, termasuk kondisi pembangkit, jaringan distribusi maupun sistem pengamanan jaringan.
Pulau Tiga, Tiang Miring dan Kabel Menjuntai
Persoalan serupa juga disampaikan masyarakat Kecamatan Pulau Tiga. Dalam RDP tersebut, tokoh masyarakat dari Desa Sebangau Mawang menyampaikan langsung kondisi jaringan listrik di wilayah mereka.
Masyarakat mengeluhkan kondisi infrastruktur jaringan yang dinilai sudah tidak layak. Sejumlah tiang listrik disebut telah dalam kondisi miring, sementara kabel jaringan terlihat menjuntai dan tidak tertata dengan baik.
Menurut perwakilan masyarakat, kondisi tersebut bukan persoalan baru. Keluhan bahkan disebut sudah berulang kali disampaikan kepada pihak PLN di Kecamatan Pulau Tiga, namun penanganan yang diharapkan belum juga terealisasi secara maksimal.
Tiang-tiang sudah banyak yang condong ke sana-sini, kabel juga melewer tidak menentu. Ini sudah lama terjadi dan kami sudah bolak-balik menyampaikan keluhan kepada PLN,” ujar perwakilan masyarakat.»
Masyarakat berharap PLN tidak hanya menerima laporan dari meja kantor, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi jaringan dan melakukan perbaikan sebelum terjadi gangguan yang lebih serius.
Pemadaman Hari Minggu Ikut Dipertanyakan
Tidak hanya kondisi jaringan, masyarakat juga mempertanyakan pola pemadaman yang disebut kerap terjadi pada hari Minggu.
Muncul pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa pemadaman seolah rutin terjadi pada hari tertentu. Bahkan, masyarakat mempertanyakan apakah terdapat jadwal pemeliharaan atau alasan teknis tertentu yang menyebabkan kondisi tersebut.
Masyarakat meminta PLN memberikan informasi yang terbuka apabila memang terdapat jadwal pemeliharaan maupun pekerjaan jaringan, sehingga warga tidak dibuat bertanya-tanya setiap kali listrik tiba-tiba padam.
DPRD Diminta Kawal Sampai Ada Perbaikan
Rangkaian keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan listrik di Natuna bukan hanya terjadi di satu wilayah. Keluhan datang dari sejumlah kecamatan dengan persoalan yang berbeda, mulai dari pemadaman berulang, gangguan jaringan hingga kondisi infrastruktur yang dinilai membutuhkan perhatian serius.
Listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Gangguan berkepanjangan tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga dapat berdampak terhadap pendidikan, pelayanan publik, komunikasi, usaha masyarakat dan kegiatan ekonomi.
Karena itu, DPRD Natuna diharapkan tidak berhenti pada rapat dan penyampaian keluhan. Persoalan tersebut perlu dikawal hingga ada tindak lanjut nyata di lapangan.
PLN juga dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman, kondisi pembangkit, kemampuan sistem kelistrikan, kondisi jaringan distribusi serta program perbaikan di masing-masing kecamatan.
Sebab bagi masyarakat Natuna, persoalan listrik bukan lagi sekadar lampu mati dan menyala. Ketika pemadaman berulang terjadi dan infrastruktur jaringan mulai dipersoalkan, maka yang dipertanyakan adalah sejauh mana pelayanan dasar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan seperti Natuna.
Bersambung: Menunggu Jawaban PLN dan Pemkab Natuna
Persoalan pelayanan listrik di sejumlah kecamatan di Kabupaten Natuna ini tidak berhenti sampai pada rapat dengar pendapat DPRD Natuna.
Media akan kembali menayangkan berita jilid berikutnya, dengan menghadirkan jawaban dan klarifikasi dari pihak PLN Natuna serta Pemerintah Kabupaten Natuna terkait berbagai keluhan masyarakat dan sorotan yang disampaikan DPRD.
Klarifikasi tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya memuat keluhan dan kritik dari masyarakat maupun wakil rakyat, tetapi juga memberikan ruang yang seimbang bagi pihak PLN dan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk menjelaskan kondisi sebenarnya, langkah penanganan, serta solusi yang akan dilakukan.
Sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban: Apa penyebab pemadaman listrik yang terjadi berulang kali? Bagaimana kondisi pembangkit dan jaringan listrik di sejumlah kecamatan? Apakah terdapat jadwal pemeliharaan yang menyebabkan pemadaman? Dan sejauh mana Pemerintah Kabupaten Natuna telah berkoordinasi dengan PLN untuk mengatasi persoalan kelistrikan tersebut?
Semua jawaban tersebut akan menjadi bagian dari pemberitaan jilid berikutnya.
Media tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak PLN Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna untuk memberikan klarifikasi, hak jawab maupun penjelasan resmi kepada masyarakat.
Bersambung ke Jilid Berikutnya: Menunggu Jawaban PLN Natuna dan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Baharullazi/ Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
