MOROTAI | Go Indonesia.id β Pengelolaan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, pada 2025 menyisakan anggaran sebesar Rp732,42 juta. Dana yang seharusnya disiapkan untuk membantu masyarakat tersebut tidak tersalurkan hingga akhir tahun anggaran.
Dari total alokasi Rp1,54 miliar, pemerintah daerah hanya merealisasikan Rp811 juta atau 52,55 persen. Kondisi ini memperlihatkan adanya persoalan dalam perencanaan kebutuhan maupun pelaksanaan program bantuan sosial.
Advertisement
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara Nomor 16.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026, terdapat dua pos belanja sosial yang tidak terserap secara optimal.
Pertama, bantuan berupa uang kepada kelompok masyarakat dengan alokasi Rp1,393 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp811 juta terealisasi, sedangkan sekitar Rp582 juta tidak tersalurkan.
Kedua, bantuan untuk lembaga nonpemerintahan yang bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya sebesar Rp150,15 juta. Seluruh alokasi tersebut tercatat tidak terealisasi.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Morotai, Ansar Tibu, mengakui persoalan tersebut berkaitan dengan perhitungan kebutuhan yang tidak sebanding dengan jumlah calon penerima.
Ia mengatakan, jumlah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan ternyata lebih sedikit dibandingkan perkiraan saat anggaran disusun.
“Pada 2025 memang terjadi ketidaksesuaian antara jumlah bantuan sosial yang dianggarkan dengan jumlah penerima. Jumlah penerima saat itu sedikit, sementara anggaran yang disiapkan lebih besar, sehingga terdapat kelebihan anggaran,” kata Ansar saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Selain ketidaksesuaian data, keterlambatan administrasi dan proses penyaluran turut menyebabkan sebagian bantuan tidak dapat dibayarkan sebelum tahun anggaran berakhir.
Ansar mengungkapkan, pihaknya sempat mempertimbangkan untuk melanjutkan pembayaran pada 2026. Namun, setelah berkomunikasi dengan BPK, rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kewajiban pembayaran harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
“Memang ada juga keterlambatan penyaluran bantuan. Saat itu kami berencana meluncurkan bantuan tersebut ke 2026. Tetapi, setelah berkomunikasi dengan BPK, disampaikan bahwa bantuan sosial tidak bisa diluncurkan. Pelaksanaannya harus selesai pada tahun berjalan dan selanjutnya dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Ia memastikan sisa dana tersebut dikembalikan ke kas daerah. Sementara masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat kembali diusulkan untuk memperoleh bantuan melalui penganggaran tahun berikutnya.
Dalam pemeriksaannya, BPK juga mencatat pemberian hibah dan bantuan sosial Pemkab Morotai telah berpedoman pada Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 466/2/PM/2012 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Kabupaten Pulau Morotai.
Namun, keberadaan regulasi belum dengan sendirinya menjamin seluruh alokasi tersalurkan. Ketepatan pendataan penerima, penyusunan kebutuhan, serta kesiapan administrasi menjadi bagian penting yang perlu dievaluasi pemerintah daerah agar dana bantuan tidak kembali menjadi sisa anggaran.
Mirsa | Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
