Reporter : Edwin
BATANG HARI | Go Indonesia.Id – Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses mutasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari kembali mencuat dan memicu sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada beredarnya format nota dinas mutasi guru yang disebut-sebut dikeluarkan langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari, Naswin.
Advertisement
Dokumen tersebut diduga dijadikan dasar pelaksanaan mutasi guru sejak tahun 2024. Yang menjadi persoalan, proses mutasi itu disebut berjalan tanpa melalui bidang teknis terkait serta tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Batang Hari.
Dalam dokumen yang beredar, terlihat format nota dinas menggunakan kop resmi instansi, lengkap dengan tanda tangan Sekdis dan stempel dinas. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik administrasi yang tidak sesuai mekanisme tata kelola pemerintahan dan prosedur mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di sektor pendidikan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pengendalian mutasi guru diduga dilakukan secara internal oleh Sekdis tanpa koordinasi dengan pejabat teknis maupun pimpinan dinas. Bahkan, sejumlah guru disebut dipindahkan tanpa kajian kebutuhan sekolah serta tanpa mempertimbangkan pemerataan tenaga pendidik.
Sorotan terhadap persoalan ini semakin menguat setelah sebelumnya muncul polemik penumpukan guru agama di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Muara Bulian. Kondisi tersebut diduga menjadi dampak dari mutasi yang tidak sesuai prosedur dan diduga cacat administrasi.
Publik menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut tata kelola pendidikan serta nasib tenaga pendidik di daerah. Jika benar mutasi dilakukan tanpa mekanisme resmi, maka hal itu dinilai berpotensi melanggar aturan administrasi pemerintahan.
Hingga berita ini diterbitkan, Naswin belum memberikan klarifikasi resmi terkait beredarnya dokumen tersebut. Saat dikonfirmasi awak media, ia memilih bungkam, menghindari pertanyaan wartawan, lalu bergegas meninggalkan kantor menggunakan mobil dinas.
Masyarakat kini mendesak Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan pihak terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses mutasi guru yang diduga berlangsung tertutup sejak tahun 2024.
Selain itu, penelusuran terhadap legalitas dokumen mutasi juga dinilai penting guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
REDAKSI
Advertisement
