Gubernur Ansar Ahmad Gelar Pelantikan Pejabat, Saat Kepri Dilanda Blackout, Krisis Listrik

IMG 20261014 WA0040

TANJUNGPINANG | Go Indonesia.id — Pemadaman listrik yang dilaporkan berlangsung lebih dari 24 jam di sejumlah wilayah Kepulauan Riau (Kepri) memunculkan sorotan terhadap prioritas pemerintah daerah dalam menangani krisis energi.

Di tengah terganggunya aktivitas masyarakat dan pelaku usaha, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menggelar pelantikan pejabat eselon II di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (13/10/2026).

Bacaan Lainnya

Advertisement

Pemadaman listrik yang disebut berdampak pada Batam, Bintan, dan Tanjungpinang tersebut dilaporkan mengganggu aktivitas masyarakat, operasional usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sejumlah layanan publik.

Kondisi ini mendorong masyarakat mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam merespons gangguan pasokan listrik.

Agenda pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri pun menjadi perhatian karena berlangsung ketika masyarakat menghadapi dampak pemadaman listrik.
DPRD Kepri Minta Penanganan Krisis Menjadi Prioritas
Anggota DPRD Kepri, Rudy Chua, disebut mendesak Gubernur Ansar Ahmad agar turun tangan dalam mendorong penyelesaian persoalan listrik yang berdampak terhadap masyarakat.

Desakan tersebut menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan PT PLN untuk memastikan penyebab gangguan segera diketahui serta pemulihan pasokan listrik dilakukan secara optimal.

Di tengah kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai penyebab pemadaman, perkiraan waktu pemulihan, serta langkah penanganan yang dilakukan pihak terkait.

Gangguan listrik berkepanjangan juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM, terutama usaha yang bergantung pada peralatan listrik, penyimpanan bahan makanan, dan layanan elektronik.

Pernyataan Gubernur Menjadi Perhatian
Respons Gubernur Ansar Ahmad terhadap pemadaman listrik turut menjadi perhatian publik. Dalam informasi yang diterima redaksi, Gubernur disebut mengimbau masyarakat untuk mengambil hikmah dari kejadian tersebut dan mendoakan agar PLN dapat mengatasi persoalan yang terjadi.

Namun, pernyataan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks penanganan gangguan listrik secara menyeluruh. Selain imbauan kepada masyarakat, informasi mengenai koordinasi dengan PLN, langkah percepatan pemulihan, dan upaya meminimalkan dampak terhadap warga menjadi hal penting untuk diketahui publik.

Pemerintah daerah dan PLN diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan gangguan, termasuk wilayah terdampak dan perkiraan pemulihan pasokan listrik.

Pelantikan Pejabat di Tengah Gangguan Listrik

Dalam agenda pelantikan pejabat eselon II di Gedung Daerah, Gubernur Ansar Ahmad menekankan pentingnya kinerja dan inovasi bagi pejabat yang baru dilantik.

Pesan tersebut menjadi relevan di tengah tuntutan masyarakat agar seluruh perangkat pemerintahan mampu merespons persoalan pelayanan publik secara cepat dan terukur, termasuk ketika terjadi gangguan infrastruktur dasar seperti pasokan listrik.

Meski pelantikan pejabat merupakan bagian dari agenda pemerintahan, masyarakat tetap membutuhkan kepastian bahwa penanganan krisis yang berdampak luas juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Redaksi Mendorong Klarifikasi dan Transparansi

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, redaksi memandang perlu adanya penjelasan dari Pemprov Kepri dan PT PLN mengenai kondisi pemadaman, penyebab gangguan, langkah penanganan, serta perkembangan pemulihan listrik di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.

Keterangan dari pihak-pihak terkait penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak bergantung pada dugaan maupun pernyataan yang belum terverifikasi.

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi yang dapat memverifikasi penyebab pemadaman, cakupan wilayah terdampak, dan status pemulihan listrik secara menyeluruh. Karena itu, informasi mengenai kondisi terkini perlu dikonfirmasi kepada PLN dan pemerintah daerah.

Masyarakat berharap penanganan gangguan listrik dapat dilakukan secara cepat, disertai komunikasi yang terbuka, sehingga dampak terhadap aktivitas warga, pelaku usaha, dan pelayanan publik dapat diminimalkan.

Rz/Jurnalis Go Indonesia


Advertisement

Pos terkait