MOROTAI | Go Indonesia.idβ Rencana pembangunan pagar serta parkiran dan penataan halaman Kantor Bupati Pulau Morotai dengan total anggaran sekitar Rp2,57 miliar menjadi sorotan Anggota DPRD Morotai, Moh Akbar Mangoda.
Anggaran tersebut terdiri dari sekitar Rp570 juta untuk pembangunan pagar dan Rp2 miliar untuk parkiran serta penataan halaman Kantor Bupati.
Advertisement
Di sisi lain, sejumlah kebutuhan infrastruktur masyarakat masih membutuhkan perhatian pemerintah. Di antaranya rencana pembangunan jembatan penghubung antar-pulau di kawasan Taman Kota Daruba serta penanganan talud di Desa Doku Mira, Kecamatan Morotai Timur, yang terdampak abrasi.
Akbar mempertanyakan dampak langsung dari masing-masing belanja tersebut terhadap masyarakat. Menurutnya, anggaran Rp2,57 miliar untuk fasilitas Kantor Bupati perlu dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan aktivitas dan keselamatan warga.
βYang kami pertanyakan adalah skala prioritas. Dengan anggaran sekitar Rp2,57 miliar untuk pagar, parkiran dan penataan halaman kantor, tentu harus dilihat apa dampaknya dibandingkan kebutuhan jembatan, talud, jalan dan infrastruktur dasar yang digunakan masyarakat,β ujar Akbar, Rabu (16/9/2026).
Menurut Akbar, pembangunan jembatan penghubung di kawasan Taman Kota Daruba berpotensi memberikan manfaat pada konektivitas dan mobilitas masyarakat. Sementara penanganan talud di Doku Mira berkaitan dengan perlindungan kawasan permukiman yang terdampak abrasi.
Ia menilai, perbedaan manfaat tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah ketika menentukan prioritas belanja APBD.
βIni bukan soal menolak pembangunan fasilitas kantor. Tetapi ketika kemampuan fiskal daerah terbatas, setiap rupiah APBD harus dilihat manfaat dan urgensinya. Mana yang manfaatnya hanya untuk fasilitas pemerintahan dan mana yang berdampak langsung kepada masyarakat,β katanya.
Akbar juga meminta Pemkab Morotai menjelaskan dasar penetapan prioritas anggaran tersebut kepada publik, termasuk urgensi pembangunan, sumber pembiayaan, serta target manfaat yang ingin dicapai.
Ia menegaskan, pembangunan fisik pemerintahan tetap dibutuhkan. Namun, menurutnya, kebutuhan masyarakat seperti konektivitas, akses jalan, jembatan dan perlindungan permukiman perlu diperhitungkan dalam penyusunan prioritas pembangunan.
βAPBD jangan hanya menghasilkan bangunan. Yang lebih penting adalah dampak pembangunan itu bagi masyarakat. Kalau ada kebutuhan yang menyangkut akses, keselamatan dan aktivitas ekonomi warga, itu harus dihitung secara serius dalam menentukan prioritas,β tandasnya.
Mir | Jurnalis Go Indonesia.id
Advertisement
