JAKARTA | Go Indonesia.Id – Suhu politik nasional dinilai semakin memanas menjelang Pemilu 2029. Di tengah pergerakan sejumlah tokoh lintas partai, persoalan yang lebih mendasar justru dinilai berada pada kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan mahalnya kebutuhan hidup, sulitnya usaha, serta berbagai persoalan pelayanan dan kebijakan pemerintah.
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Prof Dr Sutan Nasomal SH MH, menilai kekuasaan tidak boleh alergi terhadap suara rakyat. Ia bahkan melontarkan kritik tajam bahwa akses rakyat untuk menyampaikan keluhan kepada penguasa seolah semakin sulit.
Advertisement
โLantai Istana semakin licin oleh liur para penjilat dan alergi dengan suara rakyat Indonesia,โ ujar Prof Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online di Jakarta, Selasa (15/9/2026), melalui sambungan telepon selulernya.
Menurut Sutan, masyarakat Indonesia sangat berharap lahirnya pemimpin yang memiliki keberpihakan nyata kepada rakyat, mulai dari Presiden, menteri, gubernur, bupati hingga wali kota.
Ia mengatakan, memanasnya suhu politik tidak seharusnya membuat persoalan rakyat kecil justru kehilangan perhatian. Menurutnya, masyarakat harus berhati-hati agar tidak terpancing arus konflik politik dan tetap mengawal persoalan yang menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari.
โRakyat kecil jangan terpancing atau terbawa arus,โ tegasnya.
Sutan menilai berbagai keluhan masyarakat terkait ekonomi dan kehidupan sehari-hari semestinya menjadi prioritas pemerintah.
Ia menyoroti mahalnya kebutuhan pokok, rendahnya daya beli sebagian masyarakat, serta beban utang yang menurutnya semakin menghimpit kelompok ekonomi bawah.
โMahasiswa, pedagang kecil, pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah tetap membutuhkan kebijakan yang nyata, bukan sekadar akrobat politik,โ katanya.
Menurut Sutan, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil. Pemerintah, kata dia, harus memastikan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk bertahan dan membangun usaha secara mandiri.
Sutan juga menyinggung persoalan pelayanan perizinan dan birokrasi. Ia menyebut adanya keluhan masyarakat mengenai dugaan praktik uang pelicin dalam pengurusan berbagai kepentingan administrasi dan perizinan.
Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dan sorotan narasumber yang masih memerlukan pembuktian serta verifikasi dari pihak terkait.
โKalau masyarakat harus menghadapi birokrasi berbelit dan masih dibebani dugaan mahar atau uang pelicin, bagaimana masyarakat kecil bisa berkembang?โ ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memastikan sistem pelayanan publik berjalan transparan, mudah diakses dan bebas dari praktik pungutan liar.
Sutan juga mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang menurutnya berpotensi semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menyinggung persoalan penertiban kendaraan karena pajak, kewajiban pajak bagi pelaku usaha kecil, hingga persoalan pendataan masyarakat penerima bantuan.
Menurutnya, kesalahan pendataan tidak boleh terus-menerus dijadikan alasan ketika masyarakat miskin kehilangan akses terhadap bantuan atau pelayanan yang seharusnya mereka terima.
Ia mempertanyakan bagaimana kelompok seperti tukang becak, buruh harian, lansia, kuli dan pemulung dapat dikategorikan secara tepat apabila sistem pendataan tidak berjalan akurat.
โJangan sampai rakyat miskin justru menjadi korban kesalahan data,โ katanya.
Sutan menilai kritik dan keluhan masyarakat harus dapat sampai kepada pengambil keputusan. Menurutnya, jangan sampai suara rakyat berhenti di lapisan birokrasi sebelum mencapai pemimpin.
Ia mengibaratkan akses tersebut dengan lantai Istana yang semakin licin akibat perilaku pihak-pihak yang hanya ingin menyenangkan penguasa.
โKetika keluhan rakyat kecil hendak disampaikan ke Istana Negara, jangan sampai kertas dari rakyat tidak pernah sampai ke meja yang punya kekuasaan,โ ujarnya.
Sutan mengingatkan bahwa kekuasaan pada akhirnya memiliki tanggung jawab moral untuk mendengar rakyat.
Ia juga mengajak masyarakat tidak terprovokasi oleh pertarungan politik dan tetap menyampaikan aspirasi melalui jalur yang damai serta konstitusional.
โBerdoalah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur dan lantainya tidak pernah licin. Doa rakyat pasti diterima dan diijabah,โ pungkas Prof Sutan Nasomal.
Sumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH. MH. Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH, Rektor Universitas STIA-STIH Pronass, serta Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS.
REDAKSI
Advertisement
