TANJUNGPINANG | Go Indonesia.Id _Perjalanan Hendri Kurniadi menuju kursi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Kepulauan Riau ternyata menyimpan catatan yang cukup menarik. Bukan soal komunikasi digital atau pengelolaan informasi, melainkan soal anggaran iklan ketika ia masih memimpin Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kepri.
Data anggaran tahun 2024 mencatat, Satpol PP dan Damkar Kepri mengalokasikan belanja jasa iklan, reklame, film dan pemotretan sebesar Rp582.750.000. Angka ini kemudian memunculkan pertanyaan, mengingat Satpol PP dikenal sebagai lembaga yang tugas utamanya menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban umum, bukan lembaga yang identik dengan kegiatan publikasi.
Advertisement
Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Kota Tanjungpinang, Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa Sas Jhoni, menyebut fenomena tersebut sebagai ironi yang menarik untuk dicermati.
“Biasanya kalau bicara anggaran iklan, yang langsung terlintas tentu Diskominfo. Tapi ini justru muncul di Satpol PP, lembaga yang seharusnya lebih dikenal dengan penegakan perda,” ujar Sas Jhoni, Jum’at (6/3/2026).
Ia pun menyindir bahwa pengalaman tersebut mungkin menjadi bekal yang tidak disengaja ketika Hendri Kurniadi kini dipercaya memimpin Diskominfo Kepri.
“Kalau melihat datanya, mungkin urusan publikasi memang sudah tidak terlalu asing lagi. Waktu di Satpol PP saja sudah ada anggaran iklan ratusan juta rupiah,” katanya.
Bagi Sas Jhoni, situasi ini setidaknya menggambarkan bagaimana kegiatan publikasi pemerintah dapat muncul di berbagai Organisasi Perangkat Daerah, bahkan di instansi yang secara fungsi tidak identik dengan urusan komunikasi publik.
“Yang penting sekarang bagaimana pengelolaannya bisa lebih terbuka. Karena ketika anggaran publikasi muncul di banyak OPD, publik tentu ingin tahu tujuannya untuk apa, medianya siapa saja, dan apa hasilnya,” ujarnya.
Ia menilai transparansi menjadi hal penting agar penggunaan anggaran daerah tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.
“Apalagi sekarang yang bersangkutan memimpin Diskominfo, dinas yang memang menjadi pusat pengelolaan informasi pemerintah. Justru di situlah publik berharap tata kelola publikasi bisa lebih jelas dan terukur,” kata Sas Jhoni.
Sindiran ini, menurutnya, bukan semata kritik personal, melainkan pengingat bahwa anggaran publikasi pemerintah perlu dikelola secara proporsional dan transparan, agar tidak menimbulkan kesan bahwa setiap OPD bisa dengan mudah mengalokasikan dana iklan dalam jumlah besar.
Reporter JEBAT
Advertisement
