TANJAB BARAT | Go Indonesia.Id – Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi secara virtual, Kamis (02/04/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati ini menjadi titik awal pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK RI. Entry Meeting tersebut sekaligus menjadi forum strategis untuk membangun komunikasi awal antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah, serta memastikan kesiapan data dan dukungan selama proses audit berlangsung.
Advertisement
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, Widhi Widayat, menegaskan bahwa Entry Meeting merupakan bagian dari agenda pemeriksaan semester I tahun 2026 yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah.
βMelalui kegiatan ini diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara BPK dan pemerintah daerah, khususnya terkait pelaksanaan pemeriksaan serta dukungan yang diperlukan selama proses berlangsung,β ujarnya.
Sementara itu, Bupati Anwar Sadat menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bersikap kooperatif, transparan, dan responsif dalam mendukung kelancaran pemeriksaan.
βKami menyambut baik kehadiran tim pemeriksa BPK RI sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,β tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah, terutama dalam penyediaan serta sinkronisasi data agar proses pemeriksaan berjalan efektif, efisien, dan tepat waktu.
Entry Meeting ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat.
Pelaksanaan secara virtual menjadi bagian dari upaya efisiensi tanpa mengurangi kualitas koordinasi.
Dengan dimulainya tahapan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Tanjung Jabung Barat dan BPK RI semakin solid, guna mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Iskandar
Korwil Sumatra
Advertisement
