BALI | Go Indonesia.id _Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran *6 hingga 6,5 persen* melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027. Selain itu, pemda juga mematok tingkat kemiskinan pada rentang 2,75–3,40 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 79,10–80, serta tingkat pengangguran terbuka pada 1,75–2,25 persen.
Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali dalam Rapat Paripurna ke-56 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Jumat (30/10/2026). Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, jajaran anggota dewan, serta pejabat di lingkungan Pemprov Bali.
Gubernur Koster menegaskan bahwa APBD bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintahan, melainkan kebijakan fiskal strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali secara merata. Optimisme ini didukung oleh tren positif ekonomi Bali yang tercatat tumbuh 5,82 persen sepanjang 2025, dan 5,78 persen pada triwulan II 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
*Transformasi Ekonomi & Diversifikasi Sektor**
Meski sektor pariwisata terus dikuatkan, Koster mengingatkan pentingnya mengurangi ketergantungan perekonomian Bali terhadap pariwisata semata. Melalui *Transformasi Ekonomi Kerthi Bali*, pemerintah mendorong diversifikasi ekonomi dengan memperkuat sektor pertanian, kelautan dan perikanan, industri kreatif, UMKM, serta ekonomi digital guna menjaga stabilitas ekonomi dari berbagai potensi gangguan global maupun alam.
Advertisement
*PAD Ditargetkan Rp4,5 Triliun & Peningkatan Dana Darurat*
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah dirancang mencapai lebih dari Rp5,7 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar *Rp4,5 triliun lebih*.
Koster memastikan peningkatan penerimaan daerah tidak akan membebani masyarakat lewat penambahan pajak dan retribusi sepihak, melainkan melalui perluasan basis penerimaan, kepatuhan wajib pajak, serta insentif bagi wajib pajak yang patuh. Selain itu, Pemprov Bali menargetkan penerimaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar *Rp600 miliar* pada 2027.
Sebagai langkah mitigasi fiskal, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) juga ditingkatkan tiga kali lipat menjadi *Rp150 miliar* dibanding tahun sebelumnya. Alokasi transfer dari pemerintah pusat dalam RAPBD 2027 juga tercatat bertambah lebih dari Rp763 miliar.
*Infrastruktur, Transportasi Publik, dan UMP 2027*
Belanja daerah 2027 tetap diprioritaskan untuk pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan jalan, irigasi subak, pengelolaan sampah, serta infrastruktur strategis. Penurunan belanja modal tahun depan disesuaikan dengan telah rampungnya sejumlah proyek besar, seperti Penataan Kawasan Suci Besakih dan Tower Turyapada di Buleleng (investasi Rp670,5 miliar) yang siap menjadi destinasi wisata baru di Bali Utara.
Di sektor transportasi, Pemprov Bali tengah menyiapkan pembangunan transportasi berbasis rel bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027 dan rampung awal 2029 guna mengatasi kemacetan. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 saat ini sedang dikaji secara komprehensif demi menjaga kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu kelangsungan dunia usaha.
Target Pengesahan Pertengahan November
Koster berharap seluruh proses pembahasan RAPBD Semesta Berencana 2027 dapat berjalan lancar sehingga persetujuan bersama antara Pemprov dan DPRD Bali dapat tercapai paling lambat pertengahan November 2026, agar tahapan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan tepat waktu. (JW)
Advertisement
