TANJUNGPINANG | Go Indonesia.Id _Wacana mendorong Tanjungpinang agar mampu mengimbangi pesatnya pertumbuhan Batam dinilai perlu dilihat secara lebih komprehensif dan proporsional. Hal ini disampaikan oleh Daeng Bahar, yang menilai bahwa pendekatan yang terlalu menekankan pada dorongan internal kota berpotensi mengabaikan persoalan mendasar yang sedang dihadapi saat ini.
Menurut Daeng Bahar, kondisi Tanjungpinang tidak sepenuhnya memungkinkan untuk bergerak cepat seperti daerah lain apalagi sekaliber Batam. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan nyata dalam pembangunan infrastruktur dasar sekaligus dalam menciptakan stimulus investasi yang memadai.
Advertisement
“Ruang fiskal kita terbatas, sementara kebutuhan pembangunan cukup besar. Ini tidak bisa dipandang sederhana,” ujar Daeng Bahar.
Ia juga menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah kota dalam mengambil kebijakan strategis berskala besar, terutama yang berkaitan dengan pemberian insentif fiskal, pengembangan kawasan khusus, hingga pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Di sisi lain, keterbatasan lahan juga menjadi persoalan struktural yang tidak mudah diatasi dalam waktu singkat. Dalam konteks tersebut, menurutnya, tidak tepat jika seluruh beban percepatan pembangunan seolah-olah diletakkan di pundak pemerintah kota semata. Justru, peran pemerintah provinsi menjadi sangat penting dan strategis.
“Gubernur Kepri memiliki kewenangan yang jauh lebih luas, baik dalam aspek regulasi, koordinasi lintas daerah, maupun akses ke pemerintah pusat. Di sinilah seharusnya ada intervensi kebijakan yang nyata,” ucap Daeng Bahar.
Daeng Bahar menilai, hingga saat ini peran tersebut belum terlihat optimal. Padahal, jika sinergi antara Batam dan Tanjungpinang ingin benar-benar terwujud, diperlukan keberpihakan kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah provinsi, bukan hanya sebatas dorongan normatif.
Ia menambahkan, langkah konkret seperti afirmasi anggaran, penguatan konektivitas antar wilayah, serta perancangan kebijakan kawasan yang terintegrasi merupakan bagian dari kewenangan yang dapat didorong di tingkat provinsi.
“Percepatan pembangunan Tanjungpinang tidak cukup hanya dengan wacana kerja sama. Harus ada peran aktif dan tanggung jawab yang nyata dari provinsi melalui intervensi gubernur” tegasnya.
Menurutnya, tanpa kepemimpinan yang kuat dan intervensi yang terarah di level tersebut, berbagai gagasan kolaboratif yang selama ini disampaikan berisiko tidak memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah.
“Kalau tidak ada dorongan nyata dari gubernur, apa yang sering disampaikan oleh salah seorang Tim Khusus Gubernur Kepri melalui media sosial hanyalah sebatas wacana” tutup Daeng Bahar.
Reporter JEBAT
Advertisement
