JAKARTA | Go Indonesia.Id _Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan siap mempercepat pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Bali. Bali menjadi salah satu daerah percontohan program digitalisasi bansos yang dijalankan pemerintah pusat.
Komitmen itu disampaikan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota. Rakor digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Advertisement
Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam rakor itu juga dibahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli 2026.
Koster menyampaikan terima kasih karena Bali dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan. Menurutnya, digitalisasi bansos penting untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan akuntabel.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujar Koster.
Koster mengakui capaian Bali berdasarkan indikator jumlah pendaftar sejauh ini belum memuaskan. Ia menyebut kondisi itu dipengaruhi banyaknya hari raya di Bali dalam dua pekan terakhir.
Meski begitu, Koster memastikan Pemprov Bali telah menyiapkan langkah percepatan. Ia menegaskan akan langsung menggerakkan jajaran setelah mengikuti rakor tersebut.
“Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” katanya.
Koster menargetkan proses pendaftaran digitalisasi bansos di Bali dapat rampung paling lambat akhir Juli 2026. Ia optimistis target itu bisa dikejar karena wilayah Bali relatif kecil.
“Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Untuk mempercepat pendaftaran, Koster berharap ada dukungan agen pendamping dalam jumlah memadai. Pendamping dinilai penting agar proses pendaftaran dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.
Koster juga memastikan Bali akan menyiapkan rencana kunjungan Presiden RI dengan sebaik-baiknya.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dukungan semua pihak dalam pelaksanaan program tersebut.
Luhut meminta kepala daerah yang wilayahnya menjadi percontohan menjaga kekompakan agar target pendaftaran bisa segera tercapai. Ia juga secara khusus mengapresiasi Bali yang dinilai serius mengawal program digitalisasi bansos.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” kata Luhut.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan rakor ini digelar untuk mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial. Upaya itu dilakukan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) serta perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota.
Tito menyebut percepatan digitalisasi bansos ini diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology atau GovTech.
Selain Luhut dan Tito, rakor turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.
Reporter: Kadek Ariawan
Advertisement
