SERASAN, NATUNA | Go Indonesia.id_ Persoalan listrik di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kembali menjadi sorotan. Di tengah keluhan masyarakat akibat pasokan listrik yang belum stabil, responsΒ Pemerintah Kecamatan Serasan justru dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menyikapi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat tersebut.
Hasil penelusuran media di lokasi pembangkit PLN Serasan menemukan satu unit mesin pembangkit dalam kondisi rusak dan sedang diperbaiki. Kondisi itu dibenarkan oleh Kapal Kerja PLN Serasan, Sutris, saat ditemui di lokasi.
Advertisement
Menurut tris, sejumlah peralatan perbaikan telah tiba menggunakan kapal Bukit Raya, namun belum seluruh kebutuhan perbaikan tersedia. Mesin tersebut juga mengalami kebocoran oli sehingga dalam penggunaannya harus dilakukan penambahan oli secara rutin.
Mesinnya sedang rusak dan sekarang diperbaiki. Alatnya semalam datang dengan kapal Bukit Raya, tetapi belum semuanya. Olinnya juga bocor, masih bisa dipakai, tetapi setiap hari harus ditambahkan oli,β ujar tris.
Yang menjadi persoalan, ketika ditanyakan apakah setelah mesin selesai diperbaiki kondisi listrik Serasan akan benar-benar normal dan mampu bertahan dalam jangka panjang, pihak PLN di lapangan belum dapat memberikan kepastian.
Bahkan, ketika ditanyakan langkah ke depan untuk mengatasi persoalan kelistrikan Serasan secara permanen, tris menyebut pihaknya di lapangan hanya menunggu instruksi dari atas.
Kami tidak bisa apa-apa, hanya menunggu perintah dari atas. Kalau dikasih mesin, kami terima. Kalau hanya dikirim alatnya, ya kami perbaiki,β katanya.
Camat Malah Arahkan Media ke Sekcam
Di tengah kondisi tersebut, sorotan justru mengarah kepada Pemerintah Kecamatan Serasan.
Media yang berupaya meminta tanggapan langsung kepada Camat Serasan, Supardi, terkait persoalan listrik yang dirasakan masyarakat, tidak mendapatkan penjelasan substantif dari camat.
Alih-alih memberikan tanggapan langsung, Supardi justru mengarahkan media kepada Sekretaris Kecamatan.
Sikap tersebut dinilai menunjukkan lambannya respons pemerintah kecamatan terhadap persoalan yang semestinya menjadi perhatian serius kepala wilayah.
Kritik bukan semata-mata karena Camat Serasan tidak memberikan wawancara kepada media, tetapi lebih pada ketiadaan respons dan sikap proaktif pemerintah kecamatan dalam menghadapi persoalan pelayanan dasar yang terus dikeluhkan masyarakat.
Masyarakat tentu berhak mengetahui apa langkah pemerintah kecamatan ketika listrik di wilayahnya berulang kali mengalami gangguan. Apakah pemerintah kecamatan sudah menyurati PLN? Apakah sudah meminta penambahan mesin? Apakah sudah melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati Natuna atau DPRD Natuna? Dan yang paling penting, apakah sudah ada solusi jangka panjang yang diperjuangkan pemerintah kecamatan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut semestinya dapat dijawab oleh seorang kepala wilayah.
Jangan Tunggu Masyarakat Terus Mengeluh
Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah kecamatan hanya menunggu persoalan terjadi tanpa terlihat adanya langkah konkret untuk mendorong penyelesaian.
Padahal, listrik bukan persoalan kecil. Gangguan listrik berulang dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, pelaku usaha, pelayanan publik, komunikasi, pendidikan hingga kegiatan ekonomi.
Jika satu mesin pembangkit rusak dan masih harus diperbaiki, pemerintah kecamatan semestinya dapat mengambil posisi sebagai pihak yang aktif menyampaikan kondisi masyarakat kepada PLN dan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Jangan sampai pemerintah kecamatan baru bergerak setelah persoalan menjadi semakin parah.
Seorang tokoh masyarakat Serasan berharap Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Natuna tidak hanya menunggu mesin rusak untuk kemudian diperbaiki.
βKalau bisa jangan hanya diperbaiki terus. Harus ada solusi pasti. Pemerintah setempat dan pemerintah kabupaten harus bergerak agar persoalan listrik ini tidak berulang,β ujarnya.
Camat Harus Berani Bersuara untuk Kepentingan Masyarakat
Kritik terhadap Camat Serasan ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan apakah seorang camat bersedia diwawancarai media atau tidak.
Yang lebih penting adalah seberapa cepat pemerintah kecamatan merespons persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakatnya.
Camat merupakan perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan. Ketika masyarakat menghadapi persoalan pelayanan dasar, pemerintah kecamatan seharusnya menjadi salah satu pihak pertama yang menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Karena itu, Camat Serasan dinilai perlu menunjukkan langkah yang lebih konkret dan terbuka. Jangan sampai masyarakat merasa menghadapi persoalan listrik sendirian, sementara pemerintah kecamatan justru terkesan lamban merespons.
Jika memang kewenangan penyelesaian berada di tangan PLN dan Pemerintah Kabupaten, setidaknya pemerintah kecamatan harus mampu menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat telah disampaikan dan diperjuangkan.
Media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Camat Serasan, PLN Natuna, maupun Pemerintah Kabupaten Natuna terkait persoalan tersebut.
Baharullazi/ Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
