PAPUA | GoIndonesia.id β Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM kembali menyampaikan pandangan politik mengenai masa depan Papua. Dalam tulisan bertajuk βHalaman Rakyat Berpolitikβ yang diterbitkan pada 17 September 2026, kelompok tersebut menyerukan agar masyarakat Papua memiliki hak untuk menentukan masa depan politik dan pemerintahannya sendiri.
Tulisan yang ditandatangani dengan nama Revolusi tersebut menempatkan isu self-determination atau hak menentukan nasib sendiri sebagai pokok utama. TPNPB OPM menyatakan bahwa apabila pemerintahan Indonesia tidak lagi menguasai Papua, masyarakat Papua dinilai akan memiliki kesempatan untuk mengatur pemerintahan sendiri dan menentukan arah pembangunan.
Advertisement
Dalam pernyataannya, mereka menyebut sejumlah bidang yang menurut mereka seharusnya dapat dikelola sendiri oleh masyarakat Papua, antara lain pemerintahan, sumber daya alam, ekonomi, sistem politik, identitas budaya, hingga kedaulatan politik.
Β«βIntinya adalah self-determination atau hak menentukan nasib sendiri,β demikian pernyataan tersebut.Β»
Soroti Tanah dan Sumber Daya Alam
Dalam narasi yang sama, TPNPB OPM menyoroti pengelolaan tanah dan sumber daya alam Papua. Mereka menilai kekayaan alam Papua selama ini menjadi bagian penting dalam kepentingan ekonomi dan politik pihak luar.
Tulisan tersebut juga mengangkat sejarah hubungan Indonesia, Amerika Serikat, dan Papua pada awal 1960-an. Penulis menyampaikan sejumlah tuduhan mengenai kepentingan ekonomi dan sumber daya alam di Papua.
Namun, sejumlah tuduhan tersebut merupakan pandangan dan klaim politik penulis yang masih memerlukan pembuktian serta verifikasi dari sumber-sumber sejarah dan pihak terkait.
Kekhawatiran terhadap Masa Depan Orang Asli Papua
TPNPB OPM juga menyampaikan kekhawatiran mengenai posisi Orang Asli Papua (OAP) di tengah perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Mereka berpendapat bahwa tanpa perubahan politik yang mereka inginkan, orang asli Papua berisiko menjadi kelompok minoritas di wilayahnya sendiri.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari argumentasi politik TPNPB OPM mengenai pentingnya menentukan sendiri arah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, serta perlindungan identitas masyarakat Papua.
TPNPB OPM Klaim Tetap Melakukan Perlawanan
Dalam pernyataannya, TPNPB OPM juga menyinggung keberadaan organisasi bersenjata yang mereka sebut sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Mereka mengklaim perjuangan bersenjata tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah Indonesia tidak dapat mengambil alih Papua secara sepenuhnya.
TPNPB OPM juga menyerukan kepada masyarakat pendukungnya untuk mendoakan para pejuang yang mereka sebut berasal dari 36 Kodap.
Klaim mengenai struktur, jumlah Kodap, maupun efektivitas kelompok tersebut tidak dijadikan fakta dalam pemberitaan ini karena memerlukan verifikasi independen.
Perdebatan Politik Papua Terus Berlangsung
Isu mengenai status politik Papua, hak menentukan nasib sendiri, pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta perlindungan hak masyarakat adat merupakan persoalan yang memiliki sejarah panjang dan melibatkan berbagai pandangan.
Di satu sisi, TPNPB OPM menyuarakan gagasan kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mempertahankan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan kebijakan pembangunan serta pemerintahan di wilayah tersebut.
Karena itu, setiap klaim mengenai sejarah, kondisi sosial, demografi, keamanan, maupun pengelolaan sumber daya alam Papua perlu ditempatkan dalam konteks sumber yang jelas dan diverifikasi secara independen.
Agustinus Selegani
Jurnalis KAPERWIL Wilayah Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah
Media GoIndonesia.id
Advertisement
