Terkait Pernyataan Gubernur Papua Barat Daya Tentang Kepemilikan Hutan Dan Lahan Milik Orang Jakarta

IMG 20260904 WA0384

PAPUA | Go Indonesia.Id _Senator ARK Pernyataan Itu Tidak Berlebihan, Sudah Senada Dengan Presiden PrabowoForum PAPEDA Summit 2-4 Semptember 2026.

Sambutan Gubernur Papua Barat Daya memantik perhatian dan viral. Seruan Moral Gubernur Elisa Kambu “Kami hanya tinggal di Papua, tetapi tanah dan hutan disini dimiliki orang Jakarta semua, ada jenderal punya, ada konglomerat punya dan lain sebagainya”.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Pernyataan ini kemudian viral dan menarik perhatian. Seperti biasa di tanah Papua. Setiap pemimpin yang secara lugas dan tegas menyampaikan kondisi real akan selalu mendapat dua respon sekaligus.

Pandangan pertama, khasak khusus dan rumor, ini melawan negara atau jakarta. Bahasa lain ini membangkan.*Ini keras dan bahaya* Sesunguhnya hanyalah asumsi yang paranoid. Bahwa kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk melayani pemerintah, bangsa dan negara tetapi melindungi masyarakat. Inilah nafas nasionalisme NKRI yang murni. Bukan sebaliknya seperti para oligarki yang menghisap kekayaan alam dengan untung dan merugikan negara dan rakyat.

Respon kedua, Menurut orang Papua dan Masyarakat adat ini bentuk keberpihakan politik kepala daerah hasil pemilu. Rakyat memilih gubernur untuk menyagomi, melindungi sambil melayani dan memberdayakan.

Dan moment ini apa yang disampaikan Gubernur PBD Elisa Kambu adalah bentuk nyata sikap afirmasi kepada masyarakat adat.

Salah satu kebutugan psikologis Masyarakat adat Papua bukan semata-mata soal jalan, jembatan, bangunan dan makan bergisi. Masyarakat adat orang asli Papua secara psikologi membutuhkan pengakuan, penghormatan terhadap martabat dan hak milik mereka.

*Pernyatan GUB Papua Barat Daya Senada Dengan Pernyataan Presiden Prabowo*

Sesunguhnya Presiden Republik Indonesia Ke-8 Sudah Tegas terkait isu hutan dan tambang ilegal. Jadi sesunguhnya pernyataan Gubernur Papua Barat Daya Hanya Merimind, Mengulang Kembali Pernyataan Presiden Prabowo.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyentil adanya dugaan keterlibatan oknum pejabat TNI dan Polri yang menjadi bekingan dalam bisnis tambang ilegal.

Poin Utama Pernyataan PrabowoSorotan Tambang Ilegal: Prabowo menyoroti maraknya ribuan tambang ilegal (seperti kasus tambang timah di Bangka Belitung) dan meyakini aktivitas tersebut mustahil berjalan tanpa pengetahuan atau bekingan pejabat TNI-Polri.

Prabowo mempertanyakan fungsi pemberian pangkat dan jabatan oleh negara jika para pejabat tidak mampu menertibkan penyelewengan di lapangan.

Presidsm meminta Kapolri dan Panglima TNI untuk berani menindak tegas anak buah atau oknum aparat yang bermain atau membekingi tambang.

Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi dan peringatan tegas kepada TNI-Polri terkait penertiban tambang ilegal.

ARK Melindugi Negeri Perintah Undang-undang

Agustinus Selegani
jurnalistik KAPERWIL wilayah intan jaya provinsi Papua Tengah Goindonesia.id


Advertisement

Pos terkait