BATAM | Go Indonesia.id β Rencana aksi demonstrasi damai yang mengatasnamakan Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam dan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (2/9/2026), secara tiba-tiba dikabarkan batal. Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, khususnya terkait siapa pihak yang menggagas, mengorganisir, serta bertanggung jawab atas rencana aksi tersebut.
Wakil Ketua DPW Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Kepulauan Riau, Abdul Azis Nasution, mempertanyakan pembatalan aksi yang disebut-sebut membawa nama wartawan Kota Batam tersebut.
Advertisement
Menurut Abdul Azis, penggunaan nama forum yang mengatasnamakan barisan perlawanan wartawan perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi liar di tengah masyarakat maupun kalangan insan pers.
βYang kami pertanyakan bukan semata-mata soal batalnya aksi. Tetapi siapa yang membentuk forum tersebut, siapa penanggung jawabnya, apa tuntutannya, dan kepada siapa tuntutan itu ditujukan?β ujar Abdul Azis.
Ia menilai, apabila benar aksi tersebut merupakan gerakan yang lahir dari keresahan wartawan, maka seharusnya terdapat struktur kepanitiaan atau penanggung jawab yang jelas. Begitu pula dengan surat pemberitahuan aksi, agenda tuntutan, lokasi, serta mekanisme pelaksanaannya.
Pembatalan pada H-1 juga dinilai perlu mendapatkan penjelasan. Apalagi aksi tersebut membawa identitas wartawan Kota Batam.
βJangan sampai nama wartawan digunakan untuk kepentingan tertentu, sementara sebagian besar wartawan justru tidak mengetahui siapa yang berada di balik forum tersebut,β tegasnya.
Siapa Penggagas dan Apa Tuntutannya?
Abdul Azis meminta pihak yang mengatasnamakan Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam memberikan klarifikasi secara terbuka.
Menurutnya, transparansi penting agar tidak muncul pertanyaan mengenai legitimasi forum tersebut.
Ia mempertanyakan beberapa hal mendasar: siapa deklarator forum, siapa koordinator aksi, berapa organisasi atau wartawan yang terlibat, apa dasar pembentukan forum, serta apa substansi tuntutan yang hendak disampaikan.
βKalau memang ini gerakan wartawan, mari dibuka secara terang. Siapa koordinatornya, siapa anggotanya, apa tuntutannya dan mengapa aksi itu kemudian dibatalkan H-1. Publik berhak mengetahui,β katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan tanggung jawab, terutama ketika menggunakan identitas profesi wartawan.
Abdul Azis berharap persoalan tersebut tidak berhenti pada kabar pembatalan aksi. Pihak yang sebelumnya menyampaikan rencana aksi diminta memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi.
βKalau memang batal, sampaikan secara resmi alasannya. Jangan sampai publik hanya menerima informasi tentang adanya aksi, kemudian sehari sebelum pelaksanaan tiba-tiba batal tanpa penjelasan yang jelas,β pungkasnya.
GO INDONESIA.ID masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak yang mengatasnamakan Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam terkait siapa penggagas, tuntutan, serta alasan pembatalan rencana aksi tersebut.
Redaksi
Advertisement
