PEKANBARU | Go Indonesia.Id – Pembayaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 hingga Oktober 2026 belum juga mendapat kepastian. Sementara itu, pembayaran BOSDA untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) disebut telah diselesaikan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab belum tuntasnya pembayaran BOSDA SMA, mengingat anggaran yang dimaksud merupakan alokasi Tahun Anggaran 2024. Hingga Oktober 2026, pihak Disdik Riau menyatakan pembayaran masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Advertisement
Keterangan itu disampaikan Kasubbag Keuangan Disdik Riau, Harun Al Rasyid, S.STP, saat dikonfirmasi tim media. Ia menjelaskan, pemeriksaan Inspektorat terhadap BOSDA SMA Tahun Anggaran 2024 berkaitan dengan penggunaan dana.
Ketika ditanya apakah pemeriksaan tersebut telah menemukan indikasi permasalahan dalam penggunaan anggaran, Harun mengaku belum mengetahui hasilnya secara pasti.
βKurang tahu bermasalah atau tidak. Sebab itu kewenangan pemeriksa,β ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kepastian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan maupun persoalan administrasi belum dapat disimpulkan sebelum hasil pemeriksaan Inspektorat diketahui.
Dengan demikian, belum dibayarkannya BOSDA SMA tidak serta-merta membuktikan adanya penyalahgunaan anggaran. Namun, proses pemeriksaan yang masih berlangsung juga perlu disertai kejelasan mengenai tahapan penyelesaian dan kepastian pembayaran kepada sekolah penerima.
Harun, yang akrab disapa Pepeng, menjelaskan bahwa pembayaran BOSDA untuk SMK Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan. Sebaliknya, BOSDA untuk SMA hingga kini belum dibayarkan karena masih berkaitan dengan proses pemeriksaan Inspektorat.
βBenar, untuk SMK ini sudah dibayar pada pihak terkait. SMA itu belum dibayar, dana sudah tersedia,β katanya.
Pernyataan bahwa dana telah tersedia, tetapi pembayaran BOSDA SMA belum direalisasikan, menjadi hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Disdik Riau. Terlebih, tahun anggaran yang menjadi dasar pembayaran telah berlalu hampir dua tahun.
Tim media masih memerlukan penjelasan terperinci mengenai besaran anggaran BOSDA SMA yang belum dibayarkan, jumlah sekolah penerima yang terdampak, alasan pembayaran belum dapat direalisasikan, serta target waktu penyelesaiannya.
Keterangan mengenai pembayaran BOSDA SMK juga masih perlu dilengkapi dengan informasi nilai anggaran yang telah dicairkan, tanggal pembayaran, dan kepastian apakah seluruh sekolah penerima telah memperoleh haknya.
Harun menyebut Mahdalena sebagai penanggung jawab BOSDA SMA Tahun Anggaran 2024, sedangkan penanggung jawab untuk SMK adalah Akmal Udin.
Dalam keterangannya, Harun juga menjelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki mekanisme pengelolaan yang berbeda.
Menurut dia, dana BOSP bersumber dari pemerintah pusat dan disalurkan melalui mekanisme pemerintah pusat. Sementara itu, pengelolaan BOSDA berada di lingkungan Disdik Provinsi Riau.
Perbedaan mekanisme tersebut perlu dipahami agar persoalan pembayaran BOSDA SMA dapat ditelusuri sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Namun, proses pemeriksaan tetap perlu diikuti dengan penjelasan terbuka mengenai status anggaran, tahapan penyelesaian administrasi, dan langkah yang akan ditempuh untuk menuntaskan kewajiban pembayaran.
Belum tuntasnya pembayaran BOSDA SMA Tahun Anggaran 2024 berpotensi menimbulkan beban bagi operasional sekolah apabila kebutuhan pendidikan telah dibiayai melalui dana talangan, dana pribadi, atau kewajiban kepada pihak ketiga. Meski demikian, dampak tersebut perlu dipastikan melalui keterangan dari sekolah-sekolah penerima bantuan.
Disdik Riau diharapkan tidak hanya menyampaikan bahwa pembayaran masih menunggu hasil pemeriksaan, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan proses tersebut dan langkah penyelesaian setelah hasil audit diterbitkan.
Kepastian pembayaran penting agar sekolah dapat mengetahui status haknya serta menyusun perencanaan operasional secara lebih terukur.
Inspektorat juga diharapkan menyelesaikan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga persoalan penggunaan anggaran dapat diketahui secara jelas dan tindak lanjutnya tidak berlarut-larut.
Hingga hasil pemeriksaan disampaikan, belum dapat dipastikan apakah keterlambatan pembayaran BOSDA SMA disebabkan persoalan administrasi, temuan pemeriksaan, atau faktor lain. Karena itu, diperlukan penjelasan resmi lebih lanjut dari Disdik Riau mengenai alasan pembayaran belum direalisasikan dan kapan sekolah penerima dapat memperoleh kepastian.
Tim media masih menunggu penjelasan lebih terperinci dari pihak terkait mengenai nilai anggaran BOSDA SMA yang belum dibayarkan, perkembangan pemeriksaan Inspektorat, serta target penyelesaian pembayaran.
REDAKSI
Advertisement
