DENPASAR | Go Indonesia.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bali dalam beberapa hari terakhir memicu kemacetan di sejumlah ruas jalan. Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di berbagai wilayah, mulai dari Badung, Denpasar, Tabanan, Gianyar, hingga Buleleng.
Situasi ini membuat masyarakat harus mengantre cukup lama untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM). Di wilayah Bali Barat, tepatnya Pemuteran dan Musi, Kabupaten Buleleng, antrean kendaraan masih terlihat pada Kamis (15/10/2026).
Advertisement
Menanggapi persoalan tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menggelar rapat koordinasi di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, Selasa (13/10/2026). Rapat yang berlangsung sejak pukul 16.00 WITA hingga malam hari itu membahas langkah percepatan distribusi BBM ke SPBU di sejumlah wilayah Bali.
Pertamina Siapkan Operasional 24 Jam
Dalam rapat koordinasi tersebut, disepakati sejumlah langkah untuk mempercepat distribusi BBM dari Depot Manggis dan Sanggaran menuju SPBU, terutama di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penerapan operasional 24 jam secara bertahap pada depot BBM dan SPBU tertentu. Depot BBM Pesanggaran dan Manggis serta SPBU di wilayah Denpasar dan Badung disebut mulai menjalankan operasional penuh 24 jam sejak Selasa malam.
Selain memperpanjang jam operasional, Pertamina juga akan menambah armada mobil tangki dari sebelumnya 90 unit menjadi 105 unit. Pengiriman BBM turut mendapatkan pengawalan dari kepolisian untuk membantu memastikan perjalanan armada dari depot menuju SPBU berjalan lancar.
Penambahan tenaga operasional juga menjadi bagian dari langkah percepatan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bali turut berkoordinasi dengan Polda Bali untuk membantu mengatur arus lalu lintas di sekitar SPBU yang mengalami kepadatan. Gubernur Koster juga meminta dukungan Pangdam IX/Udayana agar personel TNI dapat membantu pengamanan di sejumlah SPBU.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus mengurangi kemacetan yang muncul akibat antrean kendaraan.
WFH Diberlakukan 15–17 Oktober 2026
Sebagai bagian dari upaya mengurangi mobilitas dan mendukung penanganan persoalan distribusi BBM, Gubernur Bali juga menyiapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Kebijakan tersebut direncanakan berlaku pada 15–17 Oktober 2026.
Penerapan WFH diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah kawasan, khususnya pada jalur yang terdampak antrean kendaraan menuju SPBU.
Meski demikian, efektivitas kebijakan tersebut perlu dilihat dari perkembangan distribusi BBM, kondisi lalu lintas, serta penerapannya di lapangan.
Koster menekankan bahwa penanganan persoalan BBM merupakan tanggung jawab bersama dan tidak seharusnya menjadi alasan bagi setiap pihak untuk saling melempar tanggung jawab.
“Ini urusan kita bersama. Tugas kita adalah mengurus masyarakat, bukan saling melempar tanggung jawab,” demikian penegasan Koster sebagaimana disampaikan dalam bahan informasi terkait penanganan distribusi BBM.
Antrean Masih Terjadi di Pemuteran dan Musi
Sementara itu, kondisi di Bali Barat menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi kendala untuk mendapatkan BBM.
Berdasarkan laporan dari Pemuteran, Kabupaten Buleleng, ratusan sepeda motor dan mobil terlihat mengantre di SPBU Bali Barat, tepatnya di SPBU Pemuteran dan SPBU Musi, Kamis (15/10/2026), sekitar pukul 11.00 WITA.
Warga sekitar dan pengendara mengaku mulai kesulitan mendapatkan BBM sejak dua hari terakhir.
Kondisi tersebut turut berdampak pada kios-kios pengecer BBM yang biasanya menjadi alternatif bagi pengendara sepeda motor. Sejumlah kios dilaporkan tutup karena tidak dapat memperoleh pasokan BBM dari SPBU setempat.
Akibatnya, masyarakat harus mendatangi SPBU dan menunggu dalam antrean yang dilaporkan dapat mencapai sedikitnya satu jam.
Salah satu faktor yang memperlambat pelayanan, menurut laporan dari lapangan, adalah proses pemindaian barcode sebelum pengisian BBM pada setiap sepeda motor. Banyaknya kendaraan yang datang dalam waktu bersamaan membuat antrean semakin panjang.
Selain itu, BBM jenis Pertamax dilaporkan tidak tersedia di SPBU Pemuteran dan Musi saat laporan tersebut disampaikan.
Kondisi ini menambah pilihan BBM yang terbatas bagi masyarakat yang datang untuk mengisi kendaraan mereka.
Petugas TNI, Polri, dan Kesehatan Disiagakan
Di tengah antrean yang terjadi, sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan kepolisian terlihat berjaga di SPBU Pemuteran dan Musi.
Petugas tersebut membantu menjaga ketertiban di sekitar lokasi pengisian BBM.
Selain aparat keamanan, petugas dari Dinas Kesehatan juga dilaporkan bersiaga di masing-masing SPBU dengan membawa perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
Kehadiran petugas kesehatan bertujuan mengantisipasi kemungkinan gangguan kesehatan maupun keadaan darurat yang dapat dialami masyarakat selama menunggu antrean.
Pengamanan dan kesiapsiagaan tersebut menjadi penting mengingat antrean berlangsung cukup lama dan melibatkan banyak kendaraan.
Masyarakat Diminta Tidak Membeli BBM Bersamaan
Di tengah upaya percepatan distribusi, masyarakat diimbau untuk tidak berbondong-bondong mengisi BBM pada waktu yang sama.
Pertamina menyampaikan bahwa perluasan jam operasional dan penambahan armada diharapkan membuat layanan pengisian BBM tersedia sepanjang hari di lokasi yang telah menerapkan operasional 24 jam.
Namun, masyarakat masih membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan stok, kelancaran pasokan, dan waktu normalisasi pelayanan di masing-masing SPBU.
Perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan Bali Barat juga menjadi perhatian. Langkah percepatan distribusi yang diumumkan pemerintah dan Pertamina perlu dipastikan menjangkau seluruh daerah yang mengalami antrean, termasuk kawasan Pemuteran dan Musi di Kabupaten Buleleng.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kesepakatan di tingkat pusat dan daerah benar-benar terlaksana di lapangan. Penambahan armada, pengawalan mobil tangki, operasional 24 jam, serta pengaturan lalu lintas perlu diikuti pemulihan ketersediaan BBM agar masyarakat tidak terus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar.
Perkembangan kondisi di SPBU Bali Barat menjadi salah satu indikator yang perlu dipantau untuk melihat sejauh mana langkah percepatan distribusi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Kadek / Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
