HMI Desak Evaluasi Morofest dan Perbaikan Fasilitas Publik

IMG 20261015 WA0364

MOROTAI | Go Indonesia.id β€” Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Morotai menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Kantor Pemerintah Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Kamis (15/10/2026). Mereka menolak pelaksanaan Morofet dan menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah daerah.

Dalam aksi tersebut, massa membawa pesan bertuliskan β€œRakyat Menderita, Pemda Berpesta” sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

Bacaan Lainnya

Advertisement

Koordinator lapangan, Hasanudin Saba, mengatakan pemerintah daerah perlu mengutamakan kebutuhan mendasar masyarakat dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.

HMI menilai pelaksanaan Morofest berpotensi menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial, sementara berbagai kebutuhan masyarakat di 88 desa masih membutuhkan perhatian pemerintah.

β€œKami berharap setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anggaran harus melihat asas kemanfaatan dan kebutuhan masyarakat yang paling fundamental,” kata Hasan dalam orasinya.

Ia juga mempertanyakan dampak kegiatan tersebut terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perputaran ekonomi masyarakat. Menurut dia, promosi pariwisata perlu diikuti pembenahan fasilitas wisata yang belum optimal.

Selain menolak Morofest, HMI menyampaikan lima tuntutan lainnya, yakni perbaikan tambatan perahu yang rusak, pengesahan RT/RW, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penanganan jalan alternatif di Desa Waringin, serta pemisahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dari Dinas Sosial.

Hasan mengatakan aksi tersebut juga bertujuan membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat dibahas secara langsung.

HMI berharap pemerintah daerah menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan pemerintah daerah yang diperoleh terkait tuntutan tersebut.

Mirsa | Jurnalis Go Indonesia.id


Advertisement

Pos terkait