JAKARTA | Go Indonesia.id_ Indonesia mulai memanaskan mesin diplomasi iklim menjelang Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP31 UNFCCC) yang akan berlangsung di Antalya, Tรผrkiye, pada 9โ20 November 2026. Kesiapan tersebut ditandai dengan penyelenggaraan Road to COP31 UNFCCC: Indonesia Pavilion Pre-Launch and Coordination Meeting di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
Kegiatan yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) ini menjadi langkah awal konsolidasi berbagai pemangku kepentingan sekaligus peluncuran awal Paviliun Indonesia yang akan menjadi sarana diplomasi dan kolaborasi Indonesia di forum iklim global.
Advertisement
Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa COP31 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan implementasi komitmen iklim yang telah disampaikan sebelumnya.
โBerbeda dengan COP-COP sebelumnya, fokus Indonesia pada COP31 bukan lagi pada penyampaian komitmen, melainkan pada implementasi dan penelusuran kemajuan atas komitmen tersebut, selaras dengan semangat COP31 sebagai Implementation COP,โ ujar Rosa Vivien.
Rosa Vivien menjelaskan bahwa COP31 akan diselenggarakan melalui kemitraan antara Tรผrkiye dan Australia, dengan Tรผrkiye sebagai Presidensi dan tuan rumah, serta Australia sebagai President of Negotiations. Indonesia sendiri memasuki COP31 dengan posisi yang semakin kuat setelah menyampaikan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) pada Oktober 2025. Untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, Indonesia diperkirakan membutuhkan dukungan pendanaan hingga USD 472,6 miliar, selain peningkatan kapasitas dan transfer teknologi rendah karbon.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH, Ary Sudijanto, memaparkan perkembangan proses perundingan iklim internasional, termasuk Konferensi Iklim Bonn (SB64) yang berlangsung pada 8โ18 Juni 2026.
Menurut Ary, terdapat 43 agenda yang sedang dibahas dalam forum SBSTA dan SBI, dengan sejumlah isu strategis yang akan menjadi landasan menuju COP31, antara lain Global Goal on Adaptation, Just Transition, mitigasi perubahan iklim, serta penguatan mekanisme pendanaan iklim. Ary juga menekankan bahwa mandat utama COP31 mencakup implementasi Belรฉm Mission to 1.5, penguatan mekanisme Just Transition, dan tindak lanjut dialog Global Stocktake pasca-COP30.
Pada COP31 mendatang, Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta perundingan, tetapi juga membawa Paviliun Indonesia sebagai instrumen soft diplomacy sekaligus platform kolaborasi aksi iklim. Paviliun ini dirancang untuk menampilkan strategi, inovasi, dan capaian Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim, sekaligus membuka peluang kerja sama, investasi hijau, peningkatan kapasitas, dan adopsi teknologi rendah karbon.
Dalam sesi talkshow, Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Pangan, Sumber Daya Alam, Energi dan Mutu, Laksmi Widyajayanti, bersama Direktur Utama Cendekia, Emilya Rosa, berbagi pandangan mengenai kesiapan dan strategi Paviliun Indonesia di Antalya. Keduanya menekankan bahwa Paviliun Indonesia tahun ini dirancang bukan sekadar ruang pameran, melainkan pusat solusi dan transaksi hijau yang mempertemukan pemilik proyek lingkungan dengan jaringan pendanaan internasional.
โPaviliun Indonesia di COP31 hadir dengan tujuan yang jelas, sebagai sarana soft diplomacy untuk menyuarakan aksi, strategi, dan inovasi Indonesia kepada komunitas internasional. Lebih dari itu, kami ingin paviliun ini menjadi platform kolaborasi yang sesungguhnya, tempat pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil bersatu untuk mengeksplorasi peluang, membangun jaringan, dan mendorong kesepakatan nyata dalam pengendalian perubahan iklim,โ ujar Laksmi
Selama COP31, Paviliun Indonesia akan menjadi ruang bagi berbagai dialog tingkat tinggi, pertemuan bilateral, penandatanganan kerja sama, forum Carbon Connection, serta pameran digital yang menampilkan inovasi dan capaian aksi iklim Indonesia. Seluruh kegiatan tersebut akan didukung melalui skema pembiayaan non-APBN yang melibatkan berbagai mitra dan sektor usaha.
Pertemuan ini menjadi titik awal koordinasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk memastikan kesiapan substansi dan program Paviliun Indonesia. Melalui paviliun ini, Indonesia berharap dapat menunjukkan tidak hanya komitmen, tetapi juga aksi dan kolaborasi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Reporter: Zahra
Advertisement
