NIAS SELATAN | Go Indonesia.id β Pengelolaan Dana Desa Hilifakhe, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan, kembali menjadi sorotan. Dugaan belum tersalurkannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat miskin atau penerima manfaat, kini menambah panjang pertanyaan warga mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa.(2/9/26).
Persoalan tersebut semakin menjadi perhatian setelah Kepala Desa Hilifakhe sebelumnya mengakui bahwa secara umum kegiatan yang bersumber dari Dana Desa sejak 2022 hingga 2026 baru terlaksana sekitar 85 persen.
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan Kepala Desa Hilifakhe ketika dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp terkait keresahan masyarakat mengenai penggunaan Dana Desa, termasuk penyaluran BLT, pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik.
Dalam keterangannya, Kepala Desa menyebut bahwa pihak yang memiliki kewenangan melakukan audit adalah Inspektorat.
βItu kan yang mengaudit adalah yang berwenang, yaitu Inspektorat. Kalau sepanjang sudah dilaksanakan, maka itu kegiatannya dan ada buktinya di lapangan. Hal yang wajar saja seperti di desa-desa lain.β
Kepala Desa juga menyampaikan bahwa dirinya tidak dapat memastikan seluruh pekerjaan maupun kegiatan terlaksana secara sempurna.
βKalau dibilang 100 persen pekerjaan atau kegiatan sempurna, saya tidak pasti. Ada kekurangan. Tapi secara umum pekerjaan atau kegiatan itu 85 persen sudah saya laksanakan dan buktinya ada di lapangan.β
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat: bagaimana status 15 persen kegiatan yang disebut belum terlaksana, termasuk bagaimana status anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tersebut?
Selain persoalan realisasi kegiatan yang disebut baru mencapai sekitar 85 persen, masyarakat juga mempertanyakan realisasi BLT Dana Desa Tahun 2025.
Informasi mengenai dugaan belum tersampaikannya BLT kepada masyarakat miskin tersebut perlu mendapat klarifikasi dan verifikasi dari Pemerintah Desa Hilifakhe maupun instansi yang berwenang.
Jika benar terdapat penerima manfaat yang belum menerima BLT sesuai ketentuan, maka perlu dijelaskan penyebabnya, jumlah penerima yang terdampak, besaran anggaran, serta status dana yang telah dianggarkan.
Sebaliknya, apabila BLT tersebut sebenarnya telah disalurkan, Pemerintah Desa diharapkan dapat menunjukkan dokumen dan bukti penyaluran yang dapat dipertanggungjawabkan.
Salah seorang warga Desa Hilifakhe berinisial SL sebelumnya menyampaikan keresahan kepada wartawan. Menurutnya, masyarakat masih membutuhkan kejelasan mengenai pengelolaan Dana Desa sejak 2022 hingga 2026.
βKami masyarakat belum mendapatkan kejelasan apa pun terkait Dana Desa mulai 2022β2026. Oleh karena itu, kami meminta instansi berwenang segera mengaudit dan menelusuri pengelolaan dana ini.
Kami butuh kejelasan yang pasti, baik dari sisi kegiatan fisik maupun nonfisik,β ujar SL.
Warga meminta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui Inspektorat dan instansi terkait memberikan penjelasan secara objektif mengenai:
1. Total Dana Desa Hilifakhe yang diterima setiap tahun sejak 2022 hingga 2026;
2. Jumlah anggaran yang telah direalisasikan;
3. Daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
4. Daftar kegiatan yang belum terlaksana;
5. Nilai anggaran yang berkaitan dengan kegiatan yang belum terlaksana;
6. Status dana untuk kegiatan yang belum direalisasikan;
7. Realisasi BLT Dana Desa Tahun 2025 beserta jumlah penerima manfaat;
8. Bukti penyaluran BLT kepada masyarakat penerima;
9. Kesesuaian realisasi dengan APBDes dan laporan pertanggungjawaban;
10. Ada atau tidaknya temuan maupun rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat.
Masyarakat juga meminta apabila diperlukan dilakukan verifikasi langsung ke lapangan, bukan hanya pemeriksaan dokumen administrasi. Hal itu dinilai penting untuk memastikan kegiatan yang dilaporkan telah terealisasi memang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Munculnya pertanyaan mengenai Dana Desa bukan berarti secara otomatis menunjukkan telah terjadi
Deny/ Jurnalis Go Indonesia
Advertisement
