JAKARTA | Go Indonesia.Id – Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., yang juga menjabat Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperluas kerja sama strategis dengan negara-negara maju di bidang teknologi internet dan telekomunikasi.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, Indonesia harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi global untuk memperkuat infrastruktur digital, keamanan nasional, serta kedaulatan teknologi. Namun, kerja sama internasional tersebut tidak boleh membuat Indonesia terjebak dalam ketergantungan terhadap satu negara atau satu penyedia teknologi.
Advertisement
Pernyataan itu disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi apabila Presiden Prabowo Subianto memperluas kerja sama dengan negara-negara maju, baik Jepang, China, negara-negara Eropa maupun negara lainnya. Silakan bekerja sama dengan siapa pun, asalkan saling menguntungkan dan tetap mengutamakan kepentingan, keamanan, serta kedaulatan bangsa Indonesia,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa kebutuhan internet nasional merupakan persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, pendidikan, hingga pertahanan negara.
Ia menegaskan, ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi asing harus diantisipasi agar tidak membuka celah tekanan politik maupun ekonomi terhadap Indonesia.
“Indonesia adalah bangsa besar dan berdaulat. Jangan sampai hanya karena membutuhkan akses internet, negara kita bisa diancam, diintimidasi, bahkan didikte oleh negara lain. Jika ada mitra yang terbukti melakukan ancaman seperti itu, pemerintah harus berani mengevaluasi kerja samanya,” tegasnya.
Meski demikian, Sutan Nasomal tidak menyebutkan secara spesifik negara yang dimaksud maupun menyampaikan bukti adanya ancaman pemutusan akses internet. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan peringatan mengenai risiko ketergantungan teknologi yang perlu diantisipasi pemerintah.
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menyoroti pentingnya diversifikasi infrastruktur konektivitas internet nasional. Menurutnya, kabel serat optik bawah laut yang menjadi bagian penting jaringan komunikasi internasional tetap memiliki risiko gangguan akibat kerusakan teknis, bencana alam, maupun konflik geopolitik.
Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan satu jalur konektivitas, tetapi juga memperkuat teknologi alternatif melalui satelit komunikasi, jaringan domestik, serta berbagai jalur koneksi internasional.
“Kabel internet bawah laut bukan satu-satunya jalan. Masih banyak teknologi dan negara maju yang dapat diajak bekerja sama. Indonesia harus memiliki berbagai pilihan agar tidak bergantung pada satu jalur ataupun satu negara,” jelasnya.
Ia menilai ketahanan infrastruktur digital harus menjadi perhatian serius agar komunikasi masyarakat dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan ketika terjadi gangguan pada jaringan internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Sutan Nasomal juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membuka peluang kerja sama teknologi dengan berbagai negara yang memiliki kemampuan maju di bidang telekomunikasi, internet, dan satelit.
Namun, kerja sama itu harus disertai perlindungan data nasional, penguatan keamanan siber, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia Indonesia.
“Komdigi harus membuka pintu selebar-lebarnya bagi negara maju yang ingin membangun kerja sama teknologi dengan Indonesia. Namun, kepentingan nasional harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai bangsa ini hanya menjadi pasar tanpa memperoleh manfaat teknologi yang nyata,” katanya.
Menurutnya, Indonesia harus memperoleh manfaat konkret dari setiap kemitraan, termasuk transfer pengetahuan, pengembangan tenaga ahli nasional, dan penguatan kemampuan mengelola infrastruktur digital secara mandiri.
Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat kemandirian teknologi melalui kerja sama internasional yang terukur, profesional, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Baginya, menjalin hubungan dengan negara asing bukan persoalan yang harus dihindari. Akan tetapi, setiap kemitraan harus tetap menempatkan Indonesia sebagai negara berdaulat yang memiliki hak menentukan kepentingan strategisnya sendiri.
“Indonesia harus mandiri dan merdeka dalam penguasaan teknologi internet. Kita boleh bekerja sama dengan negara mana pun, tetapi jangan sampai kehilangan kedaulatan. Indonesia tidak boleh direndahkan, diancam, ataupun didikte hanya karena persoalan kebutuhan internet,” pungkas Prof. Sutan Nasomal.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya mengejar kecepatan dan perluasan akses internet. Ketahanan jaringan, keamanan data, kemandirian teknologi, serta perlindungan kepentingan nasional juga harus menjadi bagian utama kebijakan digital Indonesia.
Sumber: Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH. Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).
REDAKSI
Advertisement
