JAKARTA | Go Indonesia.Id – Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden RI Prabowo Subianto untuk membuka peluang kerja sama teknologi internet dengan berbagai negara maju, termasuk negara-negara Eropa, Jepang, dan China. Menurutnya, kerja sama tersebut harus dibangun atas dasar kesetaraan, saling menguntungkan, serta mengutamakan kepentingan nasional Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon seluler dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta Timur, Minggu (1/11/2026).
Advertisement
Prof. Sutan Nasomal menegaskan, Indonesia memiliki pasar internet yang besar sehingga tidak seharusnya berada dalam posisi bergantung kepada satu negara atau satu mitra teknologi saja.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi negara-negara maju yang memiliki kemampuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan layanan internet di Indonesia.
“Silakan Presiden Prabowo Subianto menjalin kerja sama dengan negara lain, baik Eropa, Jepang maupun China, sepanjang memiliki kesepahaman dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak serta mendukung keamanan, ketertiban, dan kenyamanan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sikap saling menghormati dalam hubungan kerja sama internasional. Menurut Prof. Sutan Nasomal, Indonesia perlu mengevaluasi hubungan kemitraan apabila terdapat ancaman pemutusan kabel internet atau tekanan yang berpotensi mengganggu kepentingan nasional.
“Indonesia tidak boleh direndahkan oleh negara mana pun hanya karena memiliki kebutuhan terhadap pasar internet. Jika ada mitra yang mengancam akan memutuskan kabel internet, pemerintah harus mengevaluasi kerja sama tersebut dan mempertimbangkan alternatif dari negara lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Sutan Nasomal menilai kabel internet bawah laut bukan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas nasional. Indonesia perlu mengembangkan berbagai alternatif teknologi komunikasi agar tidak terlalu bergantung pada satu jalur infrastruktur.
Ia mengingatkan bahwa kabel bawah laut memiliki risiko gangguan, termasuk kerusakan fisik maupun dampak konflik geopolitik dan peperangan yang dapat mengancam kelancaran komunikasi antarnegara.
Karena itu, ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang kerja sama teknologi dengan berbagai negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar Indonesia.
Menurutnya, diversifikasi infrastruktur, penguatan teknologi komunikasi, serta kemandirian sistem digital harus menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.
“Indonesia harus mandiri dan merdeka dalam jalur internet. Jangan sampai kebutuhan masyarakat, pemerintahan, dunia usaha, dan keamanan negara bergantung kepada satu negara atau satu jalur kabel bawah laut saja,” tegas Prof. Sutan Nasomal.
Prof. Sutan Nasomal menambahkan, kedaulatan digital bukan hanya persoalan kecepatan internet, tetapi juga menyangkut keamanan negara, kelancaran pelayanan publik, aktivitas ekonomi, serta kepentingan masyarakat luas.
Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan kerja sama teknologi yang mampu memberikan jaminan keberlanjutan layanan, keamanan jaringan, dan perlindungan kepentingan nasional.
Menurutnya, Indonesia harus memiliki posisi tawar yang kuat dalam setiap perjanjian internasional, sehingga hubungan kemitraan teknologi tidak berubah menjadi ketergantungan yang dapat merugikan negara.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., dikenal sebagai Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH, Rektor UBNB, serta Guru Besar STIA, STIH, dan STIK Pronass.
Ia menegaskan, setiap kerja sama internasional harus tetap menempatkan kepentingan rakyat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai prioritas utama.
REDAKSI
Advertisement
